JAKARTA | RAYACOM
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerja sama pengembangan teknologi rusun. Pemerintah ingin memanfaatkan teknologi tersebut untuk membangun hunian di kawasan padat penduduk. Maruarar menyampaikan rencana itu setelah bertemu Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong, Rabu (9/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah peluang kerja sama sektor perumahan. Salah satu pembahasan utama menyangkut pemanfaatan dan transfer teknologi untuk pembangunan rumah susun. Maruarar mengatakan Indonesia perlu menyesuaikan teknologi dari Tiongkok dengan kondisi dalam negeri. Pemerintah akan memperhatikan karakteristik lahan serta aturan yang berlaku.
Menurut Maruarar, penyesuaian tersebut penting untuk menjaga keamanan dan kualitas hunian. Pemerintah juga ingin menjaga harga rumah susun tetap terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, Maruarar menegaskan kerja sama harus memberikan manfaat langsung bagi Indonesia. Pemerintah akan mendorong penggunaan produk dalam negeri dan melibatkan tenaga kerja Indonesia dalam proyek.
“Yang tidak kalah penting, kerja sama ini harus memberikan manfaat bagi Indonesia. Produk-produk dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.”
Pemerintah juga ingin transfer teknologi meningkatkan kemampuan industri nasional. Dengan begitu, kerja sama tidak hanya menghasilkan bangunan, tetapi juga memperkuat kapasitas dalam negeri. Untuk mempercepat pembahasan, Indonesia dan Tiongkok sepakat membentuk tim bersama. Tim tersebut akan mengkaji berbagai kebutuhan pembangunan rusun.
Pembahasan tim mencakup lahan, regulasi, teknologi, dan skema pembangunan. Kedua negara akan menyusun langkah kerja berdasarkan kebutuhan perumahan di Indonesia. Maruarar berharap tim tersebut segera bekerja dan menghasilkan rencana yang konkret. Pemerintah juga ingin memastikan setiap proyek mengikuti aturan serta kebutuhan masyarakat.
Maruarar menilai kerja sama perumahan dapat memberikan dampak lebih luas bagi perekonomian. Karena itu, pemerintah ingin melibatkan pelaku industri dan UMKM dalam proyek. Transfer teknologi juga dapat membuka peluang baru bagi perusahaan nasional. Selain itu, proyek pembangunan rusun berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Harapannya, kerja sama ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga membawa teknologi, membuka peluang bagi industri dan UMKM dalam negeri, serta menghadirkan hunian yang lebih baik untuk masyarakat.”
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin masyarakat memperoleh manfaat dari kerja sama sejak tahap pembangunan. Industri lokal juga dapat ikut mengembangkan produk pendukung kebutuhan proyek.
Teknologi Rusun Jawab Kebutuhan Hunian
Kawasan perkotaan menghadapi keterbatasan lahan sekaligus kebutuhan rumah yang terus meningkat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mencari pola pembangunan hunian yang lebih efisien.
Rusun menjadi salah satu pilihan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Namun, pemerintah perlu memastikan teknologi pembangunan sesuai dengan karakteristik lahan dan kondisi masyarakat Indonesia.
Karena itu, kerja sama dengan Tiongkok dapat menjadi ruang untuk bertukar pengalaman dan teknologi. Pemerintah akan mengkaji setiap teknologi sebelum menerapkannya dalam pembangunan rusun.
Di sisi lain, pemerintah tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai bagian utama kerja sama. Produk lokal, tenaga kerja Indonesia, industri nasional, dan UMKM perlu memperoleh ruang dalam pelaksanaan proyek.
Dengan demikian, kerja sama Indonesia dan Tiongkok tidak hanya mengejar pembangunan hunian. Pemerintah juga ingin mempercepat transfer teknologi, memperkuat industri nasional, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu menghadirkan hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Pada saat yang sama, pengembangan teknologi rusun dapat mendukung kebutuhan perumahan di kawasan perkotaan Indonesia. (hmi)
