JAKARTA | RAYACOM
Korban keracunan MBG harus mendapat pemulihan hingga tuntas. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menanggung seluruh kebutuhan medis korban sampai mereka benar-benar pulih.
Charles menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti membayar biaya rumah sakit. Pemerintah juga harus menjamin pemeriksaan lanjutan, pengobatan, rehabilitasi, serta pendampingan psikologis bagi korban yang membutuhkan.
“Yang paling penting sekarang, pemerintah dan BGN harus memastikan seluruh kebutuhan medis korban ditanggung sampai benar-benar pulih. Bukan hanya biaya perawatan saat keracunan terjadi, tetapi juga pemeriksaan lanjutan, pengobatan, rehabilitasi, serta pendampingan psikologis apabila dibutuhkan,” kata Charles kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
Selain menjamin biaya medis, Charles meminta BGN segera menyusun mekanisme kompensasi yang jelas bagi korban keracunan MBG. Menurut Charles, pengobatan saja tidak cukup ketika korban mengalami dampak serius. Insiden keracunan dapat membuat anak kehilangan waktu sekolah, mengalami trauma, atau menghadapi gangguan kesehatan dalam jangka panjang.
“Saya kembali mendorong BGN segera membuat mekanisme kompensasi yang jelas bagi korban keracunan MBG,” ujarnya.
Charles menilai kompensasi harus masuk dalam sistem pertanggungjawaban program MBG. Dengan mekanisme tersebut, korban dan keluarga dapat mengetahui hak mereka ketika insiden keracunan terjadi. Charles menegaskan pemerintah harus mengambil tanggung jawab secara menyeluruh ketika program MBG menimbulkan masalah kesehatan.
“Kalau seorang anak sampai mengalami gangguan kesehatan serius, kehilangan waktu sekolah, trauma, bahkan berpotensi mengalami dampak jangka panjang, tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada pembayaran biaya rumah sakit,” tegasnya.
“Korban dan keluarganya berhak mendapatkan pemulihan dan kompensasi yang layak. Ini harus menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban program MBG ke depan,” sambung Charles.
Karena itu, pemerintah perlu mendampingi korban selama proses pemulihan. Pendampingan tersebut mencakup kebutuhan medis, pendidikan, dan psikologis sesuai kondisi masing-masing korban.
Charles Soroti Kasus Keracunan MBG di Karo
Charles juga menyoroti kasus keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara. Menurut dia, kasus tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem keamanan pangan dalam program MBG.
“Dan kasus Karo sekali lagi menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam MBG tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa,” katanya.
Charles meminta BGN dan pemerintah mengevaluasi seluruh sistem program MBG. Evaluasi itu perlu mencakup penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan makanan.
“Evaluasi dan perbaikan sistem harus dilakukan secara menyeluruh agar kasus serupa tidak terus berulang,” pungkasnya.
Siswi di Karo Diduga Alami Gangguan Ingatan
Sebelumnya, seorang siswi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG). Siswi bernama Febiona Purba (16) itu kemudian menjalani perawatan di rumah sakit.
Informasi mengenai kondisi Febiona mencuat setelah muncul dugaan gangguan ingatan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah IV Zulkarnain Barus mengatakan pihaknya telah menerima informasi tersebut dari kepala sekolah.
“Ya, saya baru konfirmasi kepada kepala sekolah kita. Laporan kepala sekolah kemarin dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan EEG,” ujar Zulkarnain saat dikonfirmasi, Selasa (8/9).
Kasus tersebut kembali menyoroti keamanan pangan dalam program MBG. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan pada setiap tahapan agar penerima manfaat memperoleh makanan yang aman.
Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat ketika insiden kesehatan muncul. Langkah tersebut dapat membantu korban memperoleh pertolongan sekaligus mempercepat proses pemulihan.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya perlu memperbaiki sistem pencegahan. Pemerintah juga harus memastikan korban memperoleh hak pemulihan dan kompensasi secara layak. (hmi)
