Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan ePaper & Update Berita

Berlangganan ePaper & Update Berita

Nikmati ePaper Tangerang Raya dan dapatkan update berita terbaru setiap hari.

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Tangerang Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

Kepala BNN Soroti Kerentanan Nelayan Pesisir Jadi Kurir Narkoba

Bagikan: Facebook X WhatsApp

JAKARTA | rayacom.id

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menyoroti meluasnya peredaran gelap narkotika yang kini menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk wilayah pesisir dan perdesaan.

Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, masyarakat pesisir, termasuk nelayan, dapat menjadi sasaran jaringan narkotika. Tekanan ekonomi membuat sebagian nelayan rentan tergiur tawaran menjadi kurir dengan imbalan besar.

Nelayan dapat dimanfaatkan untuk mengantarkan narkotika melalui jalur laut dan pelabuhan tidak resmi. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian BNN dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Hal itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

BNN Soroti Ancaman Narkotika yang Semakin Kompleks

Suyudi mengatakan, jaringan narkotika kini bergerak semakin kompleks dan terorganisasi. Peredarannya tidak hanya menyasar kawasan perkotaan.

Menurutnya, jaringan tersebut juga menjangkau sekolah, kampus, desa, kawasan perkebunan, hingga wilayah pesisir.

Suyudi mengingatkan seluruh pihak agar tidak menganggap peredaran narkotika sebagai persoalan biasa. Penanganan harus berjalan melalui penindakan dan pencegahan yang kuat.

“Ini bukan menakut-nakuti, tapi kami bicara fakta realistis di lapangan. Jika kami membiarkan ini tanpa tindakan tegas dan serius, jangan heran dalam lima tahun mendatang Indonesia bisa menghadapi situasi ancaman kejahatan terorganisir seperti di Meksiko atau Brasil,” ujar Suyudi.

BNN Amankan 17 Senjata Api

Dalam penindakan terbaru, BNN juga mengamankan 17 senjata api. Barang tersebut terdiri atas senjata rakitan, modern, dan organik.

BNN menduga jaringan bandar narkotika menggunakan senjata tersebut untuk melawan petugas.

Temuan itu menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika juga berkaitan dengan ancaman kejahatan lain. Karena itu, BNN mendorong penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah dan DPRD kabupaten.

BNN Dorong Penguatan Program P4GN

BNN mendorong pemerintah daerah memperkuat program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Suyudi juga mendorong peningkatan anggaran P4GN melalui APBD. Selain itu, ia meminta optimalisasi pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dapat memperluas jangkauan program pencegahan hingga masyarakat di tingkat daerah.

Suyudi juga mengusulkan forum nasional, seperti rapat koordinasi pengendalian inflasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri, menjadi sarana sosialisasi P4GN kepada kepala daerah.

Ia berharap audiensi dengan ADKASI tidak berhenti pada komitmen. Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD perlu mengambil langkah nyata untuk mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).

ADKASI Siap Dukung Pencegahan Narkotika

Ketua Umum ADKASI Siswanto mengapresiasi upaya BNN dalam memberantas peredaran narkotika. Ia juga menyoroti penggerebekan kampung narkotika di 52 titik serta ancaman penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektrik.

Siswanto mengatakan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran. Ketiga fungsi tersebut dapat mendukung program pencegahan dan pemberantasan narkotika.

“Pencegahan narkotika dan penyelamatan generasi bangsa adalah tugas kita bersama. Kami di ADKASI siap mendukung keterlibatan DPRD kabupaten, baik dalam mendorong perda P4GN, pengalokasian anggaran APBD untuk BNNK, maupun sosialisasi ke daerah-daerah,” ungkap Siswanto.

Dalam dialog tersebut, pimpinan DPRD Majalengka Didi Supriadi dan pimpinan DPRD Siak Syarif turut menyampaikan kondisi di wilayah masing-masing.

Keduanya menyoroti peredaran obat-obatan terlarang di kawasan perdesaan. Mereka juga menyinggung kerawanan wilayah pesisir dan perbatasan laut, termasuk Selat Malaka, yang dinilai berpotensi menjadi jalur penyelundupan narkotika.

Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penguatan sinergi BNN, pemerintah daerah, dan DPRD. Langkah itu diarahkan untuk memperkuat pencegahan serta melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.(hmi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *