Wamendagri Ribka Haluk Dorong Percepatan Pendataan Warga Terdampak Konflik di Jayawijaya dan Lanny Jaya

JAKARTA | RAYACOM

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya mempercepat pendataan warga terdampak konflik Jayawijaya dan Lanny Jaya.

Ribka menilai data yang akurat akan membantu pemerintah memenuhi hak masyarakat terdampak. Data tersebut juga menjadi dasar penyaluran bantuan dan santunan jiwa dari Kementerian Sosial.

Ribka menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya. Rapat berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Rabu (9/9/2026).

“Khusus untuk dari Kementerian Sosial, santunan jiwa biasanya ada sebagai bentuk perhatian kita, sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapak Gubernur dan para Bupati bisa menyiapkan data,” ujar Ribka.

Menurut Ribka, pemerintah daerah perlu segera memverifikasi setiap data warga terdampak. Langkah tersebut akan membantu pemerintah melihat kondisi masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, validasi data dapat membantu pemerintah menentukan kebutuhan pemulihan di lapangan. Pemerintah juga dapat menyusun bantuan berdasarkan kondisi dan kebutuhan warga.

Laporan pemerintah daerah mencatat konflik tersebut menimbulkan kerusakan pada 300 rumah warga. Konflik juga merusak satu gereja, tiga gedung sekolah dasar, dan dua unit PAUD.

Selain kerusakan bangunan, konflik turut memutus satu jembatan gantung. Ribuan warga juga sempat mengungsi akibat situasi tersebut.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan proses pendataan mencakup seluruh warga dan fasilitas yang terdampak. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah pemulihan.

Ribka mengatakan pemerintah pusat dan daerah terus membangun koordinasi untuk mempercepat pemulihan. Kementerian dan lembaga terkait ikut mendukung proses rekonstruksi serta pemulihan infrastruktur sosial.

Menurut dia, koordinasi lintas sektor penting agar pemerintah dapat menangani dampak konflik secara terpadu. Pemerintah juga perlu menyesuaikan program pemulihan dengan kebutuhan masyarakat.

Ribka mengapresiasi kementerian dan lembaga yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat Papua Pegunungan. Ia berharap seluruh pihak terus memperkuat sinergi hingga pemerintah mampu menangani kebutuhan warga terdampak.

“Saya sekali lagi atas nama Papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas izin Tuhan sehingga hari ini memberikan satu penghormatan dan juga perhatian yang serius dan bermakna,” pungkasnya.

Sejumlah Pejabat Hadiri Rapat

Menteri Koordinator (Menko) Polkam Djamari Chaniago memimpin rapat tersebut. Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, dan Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus turut hadir.

Bupati Jayawijaya Athenius Murip dan Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom juga mengikuti rapat. Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengikuti rapat secara virtual.

Pemerintah berharap percepatan pendataan dapat membantu proses penyaluran bantuan. Dengan data yang lengkap, pemerintah juga dapat menyusun program pemulihan secara lebih tepat bagi masyarakat terdampak.(hmi)