JAKARTA | rayacom.id
Vox Politica Research merilis survei nasional yang memotret persepsi masyarakat terhadap kinerja sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Dalam survei tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni masuk dalam daftar nama yang disebut responden ketika ditanya mengenai menteri dengan kinerja paling tidak memuaskan.
Nusron Wahid Disebut 41,5 Persen Responden
Dalam pertanyaan top of mind atau negative salience, Nusron Wahid disebut 41,5 persen responden. Raja Juli Antoni berada pada angka 17 persen.
Selanjutnya, Natalius Pigai memperoleh 13 persen, Agus Andrianto 10 persen, Rini Widyantini 7 persen, Widiyanti Putri Wardhana 5,5 persen, dan Arifatul Choiri Fauzi 4 persen. Sebanyak 2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Direktur Eksekutif Vox Politica Research Fadhly Alimin Hasyim mengatakan responden menilai sejumlah aspek dalam melihat kinerja pejabat publik.
Aspek tersebut mencakup integritas, manfaat program, ketepatan kebijakan, komunikasi publik, serta responsivitas.
“Survei ini merupakan potret persepsi masyarakat. Karena itu, hasilnya perlu ditempatkan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan maupun partai politik, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu,” kata Fadhly.
Alasan Ketidakpuasan Responden
Vox Politica juga menggali alasan responden memberikan penilaian negatif terhadap kinerja para menteri tersebut.
Kategori potensi korupsi memperoleh 41,5 persen. Kemudian, program yang dinilai tidak terasa manfaatnya di masyarakat mencapai 31,5 persen.
Selain itu, 27,5 persen responden menilai kebijakan kurang tepat. Sebanyak 15,5 persen menyoroti komunikasi yang dinilai buruk, sedangkan 12,5 persen menilai pejabat tidak responsif.
Angka mengenai “potensi korupsi” merupakan persepsi responden dalam survei. Angka tersebut bukan temuan hukum yang menyatakan individu tertentu melakukan tindak pidana korupsi.
Fadhly mengatakan temuan itu menunjukkan perhatian responden terhadap integritas pejabat dan manfaat program pemerintah yang mereka rasakan.
Mayoritas Pilih Pemberhentian
Survei tersebut juga menanyakan langkah yang dianggap perlu terhadap menteri yang dinilai belum menunjukkan kinerja memuaskan.
Mayoritas responden memilih opsi pemberhentian dari jabatan. Pilihan lain mencakup pemindahan tugas, mempertahankan menteri, serta memberikan target perbaikan.
Namun, Fadhly menegaskan pilihan tersebut hanya menggambarkan preferensi responden. Pengangkatan dan pemberhentian menteri tetap menjadi kewenangan Presiden.
Survei Libatkan 1.200 Responden
Vox Politica Research melaksanakan survei pada 15–25 September 2026 melalui wawancara telepon terhadap 1.200 responden di 27 provinsi.
Peneliti menggunakan metode multistage random sampling. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Karena itu, hasil survei perlu dibaca sebagai gambaran persepsi responden pada periode pengumpulan data, bukan sebagai ukuran objektif mengenai kualitas masing-masing menteri.
RUU Perampasan Aset Jadi Sorotan
Selain kinerja menteri, Vox Politica mengukur persepsi masyarakat terhadap peran partai politik pendukung pemerintah dalam fungsi legislasi dan pengawasan di DPR.
Dalam survei tersebut, penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian responden.
Responden juga menyoroti pemberantasan korupsi, pengawasan program prioritas pemerintah, pengawasan harga pangan dan kebutuhan pokok, serta penyerapan aspirasi masyarakat.
Menurut Fadhly, responden menilai partai politik tidak hanya berdasarkan dukungannya terhadap pemerintah. Mereka juga melihat pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi di DPR.
Fadhly berharap hasil survei tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan partai politik. Sementara itu, keputusan mengenai pejabat dan arah kebijakan tetap berada pada institusi yang memiliki kewenangan. (hmi)
