JAKARTA | rayacom.id
Joko Widodo (Jokowi) resmi mengungkapkan statusnya sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Langkah tersebut dinilai pengamat politik dapat membawa konsekuensi politik lebih luas menjelang Pemilu 2029.
Jokowi mengungkapkan keanggotaannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung pada 26 September 2026. Ia menyebut telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025.
Pengamat Politik Insan Praditya Anugrah menilai bergabungnya Jokowi dapat menjadi upaya mengubah sisa basis dukungan personalnya menjadi kekuatan politik yang lebih terorganisasi.
“Bergabungnya Jokowi secara resmi dengan PSI saya kira memiliki setidaknya dua konsekuensi politik,” kata Insan kepada Harian Merdeka, Rabu (30/9/2026).
Basis Dukungan Jokowi Dinilai Masih Bisa Dikonsolidasikan
Menurut Insan, Jokowi memang tidak lagi memiliki basis pendukung sebesar ketika menjabat sebagai presiden. Namun, ia menilai sebagian basis politik Jokowi masih dapat dikonsolidasikan.
“Residu basis pemilih Jokowi di sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, tidak serta-merta hilang dan masih berpotensi dikonsolidasikan menjadi tambahan kekuatan elektoral bagi PSI,” ujarnya.
Di sisi lain, Insan melihat PSI masih menghadapi tantangan elektoral. Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh 4.260.169 suara atau 2,81 persen suara sah nasional.
Sementara itu, survei nasional Poltracking yang digelar 14-20 Agustus 2026 mencatat elektabilitas PSI sebesar 2,3 persen. Survei tersebut melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
“Artinya, keterlibatan Jokowi belum otomatis meningkatkan elektabilitas PSI, tetapi ia memberikan figur nasional, jaringan dan modal politik yang dapat dikonversikan menjelang 2029,” jelasnya.
Ambang Batas Parlemen untuk Pemilu 2029 Masih Berproses
Insan juga menilai ukuran keberhasilan PSI pada Pemilu 2029 tidak cukup hanya mengacu pada ambang batas parlemen 4 persen.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ketentuan ambang batas 4 persen berlaku untuk Pemilu DPR 2024. Untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya, MK menyatakan ketentuan tersebut berlaku secara konstitusional bersyarat sepanjang dilakukan perubahan terhadap norma dan besaran ambang batas.
Namun, hingga putusan MK pada Maret 2026, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu belum direvisi. MK menyatakan permohonan pengujian terhadap ketentuan tersebut pada saat itu masih prematur karena pembentuk undang-undang belum menyelesaikan perubahan yang diperintahkan.
Karena itu, menurut Insan, PSI perlu memperkuat organisasi dan basis elektoral agar dapat memenuhi ketentuan ambang batas yang nantinya berlaku.
PSI Dinilai Bisa Menjadi Infrastruktur Politik Keluarga Jokowi
Insan kemudian mengaitkan perkembangan PSI dengan masa depan politik keluarga Jokowi, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, apabila PSI berkembang menjadi partai dengan kekuatan nasional dan memperoleh kursi di DPR, partai tersebut berpotensi menjadi salah satu infrastruktur politik bagi keluarga Jokowi.
“Apabila PSI berhasil berkembang menjadi partai dengan kekuatan nasional dan memiliki kursi di DPR, keberadaannya dapat menjadi mesin politik sekaligus political insurance bagi masa depan politik Gibran dan keluarga Jokowi,” ujarnya.
Insan menilai posisi Gibran saat ini sudah berada pada level politik nasional. Namun, menurut dia, tantangan berikutnya adalah membangun jaringan organisasi partai yang dapat menjadi basis kekuatan politik.
“Gibran saat ini memiliki jabatan politik yang sangat tinggi, tetapi belum mempunyai mesin partai yang secara organisasional berada dalam orbitnya sendiri,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Insan menilai PSI yang semakin kuat dapat menyediakan jaringan kader, ruang pencalonan, representasi di parlemen, serta posisi tawar dalam hubungan dengan partai politik lain.
“PSI yang lebih kuat dapat memberikan jaringan kader, pencalonan, representasi parlemen dan terutama posisi tawar ketika berhadapan dengan kekuatan politik yang lebih besar,” ujarnya.
Jokowi Dinilai Perlu Mengubah Basis Personal Menjadi Institusional
Insan juga menilai kepentingan politik Jokowi tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan PSI. Menurut dia, tantangannya adalah mengubah popularitas dan jaringan personal menjadi kekuatan politik yang lebih terorganisasi.
“Karena itu saya melihat Jokowi berkepentingan mempertahankan serta memperbaiki kembali citra politiknya dan mengonversi sisa basis personal tersebut menjadi kekuatan institusional PSI,” katanya.
PSI sendiri sebelumnya telah menyatakan Jokowi akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina pada November 2026. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menyebut pengukuhan itu direncanakan bertepatan dengan Rapimnas dan HUT PSI di Surabaya.
Dinamika Politik Jokowi dan Prabowo
Insan juga melihat kemungkinan munculnya dinamika baru menjelang 2029 apabila kepentingan politik Jokowi dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak selalu berada pada garis yang sama.
Menurut dia, jika perbedaan kepentingan muncul, perbandingan antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan setelahnya dapat menjadi salah satu narasi dalam kontestasi politik.
“Apabila menjelang 2029 muncul perbedaan kepentingan dengan pemerintahan Prabowo, salah satu kemungkinan narasi yang dapat berkembang adalah klaim sepihak bahwa periode Jokowi dinilai sebagian pemilih lebih stabil secara ekonomi atau lebih terkendali dalam komunikasi politik,” katanya.
Namun, Insan menegaskan skenario tersebut belum menjadi kondisi politik yang telah terjadi.
“Namun itu masih merupakan skenario politik, bukan kondisi yang dapat dinyatakan sudah terjadi saat ini,” tegasnya.
Menurut dia, perkembangan yang sudah terlihat saat ini adalah keterlibatan Jokowi di PSI semakin terbuka dan bersifat institusional setelah status keanggotaannya diumumkan secara resmi.
“Yang sudah terlihat adalah keterlibatan Jokowi di PSI semakin institusional dengan resmi bergabung dalam keanggotaan,” pungkas Insan. (hmi)
