Dudung Jadi Menko Polkam, Pengamat Royke Robeth: Perkuat Lingkar Kepercayaan Prabowo

JAKARTA | Harian Merdeka — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Kamis (1/10/2026).

Dudung menggantikan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih.

Pengamat Politik FISIP Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Royke Roberth Siahainenia, menilai penunjukan Dudung dapat dibaca sebagai penguatan lingkar kepercayaan Presiden Prabowo. Menurutnya, hal itu terutama terlihat dalam bidang pertahanan, keamanan, dan koordinasi politik.

“Penunjukan Dudung dapat dibaca sebagai penguatan lingkaran kepercayaan Presiden Prabowo di sektor pertahanan, keamanan, dan koordinasi politik,” kata Royke.

Dudung Sebelumnya Menjabat KSP

Dudung bukan figur baru dalam pemerintahan Prabowo. Sebelum menjadi Menko Polkam, ia menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Dudung menduduki posisi tersebut sejak April 2026. Ia menggantikan Muhammad Qodari. Setelah Dudung pindah ke Kemenko Polkam, Presiden Prabowo menunjuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai KSP.

Sebelumnya, Dudung juga pernah mendapat tugas sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Menurut Royke, rangkaian penugasan tersebut menunjukkan kesinambungan kepercayaan politik dan administratif dari Prabowo kepada Dudung.

Royke Soroti Pengalaman Dudung

Posisi Menko Polkam memiliki tugas koordinasi di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Royke menilai pengalaman Dudung sebagai mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan KSP menjadi bagian penting dari latar belakangnya.

“Pengalaman Dudung memimpin institusi militer besar serta bekerja dekat dengan presiden di KSP membuatnya memiliki modal operasional dan akses politik untuk menerjemahkan arahan Prabowo menjadi koordinasi lintas lembaga,” ujarnya.

Di sisi lain, Dudung menyampaikan agenda awal setelah dilantik. Ia mengatakan akan meningkatkan upaya menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara.

Sejumlah Tantangan Menanti Dudung

Royke menyebut posisi baru tersebut membawa sejumlah tantangan.

Pertama, Dudung perlu menjaga stabilitas politik dan keamanan dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, hukum, serta hak warga negara.

Kedua, ia perlu memperkuat koordinasi antara TNI, Polri, kementerian terkait, dan lembaga intelijen.

Selanjutnya, Dudung menghadapi berbagai isu pertahanan nasional dan dinamika keamanan domestik. Menurut Royke, pemerintah juga perlu mengiringi pendekatan keamanan dengan komunikasi politik dan kebijakan publik yang efektif.

“Legitimasi penugasannya pada akhirnya akan ditentukan oleh hasil konkret: stabilitas, tata kelola keamanan yang akuntabel, dan kemampuan pemerintah merespons persoalan politik tanpa memperlebar ketegangan sosial,” ujar Royke.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Royke mengenai tantangan Dudung sebagai Menko Polkam.

Dudung Gantikan Djamari Chaniago

Pelantikan Dudung menjadi bagian dari perombakan Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026. Dalam rangkaian yang sama, Prabowo melantik sejumlah pejabat negara.

Setelah Dudung meninggalkan posisi KSP, Listyo Sigit Prabowo mengisi jabatan tersebut. Sementara itu, pergantian tersebut berlangsung bersamaan dengan penunjukan Dudung sebagai Menko Polkam.

(fin)