JAKARTA | rayacom.id
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperluas kontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Ia mendorong perusahaan negara membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan memanfaatkan aset yang belum produktif.
Menurut Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, keberhasilan BUMN tidak hanya bergantung pada kinerja bisnis. Perusahaan negara juga perlu menciptakan peluang kerja, memperluas kegiatan usaha, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“BUMN harus menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan. Program-program yang sudah terbukti berhasil perlu direplikasi dan diperluas agar manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat,” ujar Cak Imin dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).
Cak Imin Dorong BUMN Perluas Kesempatan Kerja
Cak Imin meminta BUMN membuka akses kerja yang lebih luas bagi masyarakat miskin. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program magang, pelatihan keterampilan, dan perekrutan tenaga kerja, termasuk lulusan SMA/SMK.
Dengan langkah itu, masyarakat diharapkan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial. Mereka juga perlu memperoleh kesempatan untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup.
Selain membuka lapangan kerja, Cak Imin mendorong perusahaan negara memperbanyak program cash for work atau padat karya tunai. Program tersebut dapat memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat yang terlibat.
“Kita perlu memperbanyak kesempatan kerja, termasuk melalui program cash for work atau padat karya tunai yang memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat,” katanya.
CSR BUMN Harus Dorong Kemandirian Ekonomi
Cak Imin juga meminta BUMN mengarahkan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) pada program pemberdayaan yang produktif. Ia mendorong pelaksanaan padat karya di perdesaan melalui kegiatan pelestarian lingkungan, pemulihan kawasan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Menurutnya, program CSR perlu menghasilkan manfaat jangka panjang. Karena itu, perusahaan negara harus mengutamakan kegiatan yang memperkuat keterampilan, membuka peluang usaha, dan membantu masyarakat mencapai kemandirian ekonomi.
“CSR jangan berhenti pada bantuan yang sifatnya sementara. Kita harus mengarahkannya menjadi instrumen pemberdayaan yang membuka peluang usaha, memperkuat keterampilan dan membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi,” jelasnya.
Cak Imin juga menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut dapat membantu pelaksana program menentukan penerima manfaat dan wilayah prioritas secara lebih tepat.
Dengan penentuan sasaran yang jelas, program pemberdayaan BUMN diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Aset Menganggur BUMN Bisa Jadi Ruang Usaha UMKM
Selain memperkuat program CSR, Cak Imin meminta BUMN mengoptimalkan aset yang belum produktif atau idle. Ia mengusulkan pemanfaatan aset tersebut sebagai ruang usaha bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.
Model pengelolaan seperti Pos Bloc dan M Bloc dapat menjadi inspirasi. Kedua model tersebut menunjukkan konsep ruang yang mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen dalam satu kawasan.
Cak Imin juga mendorong inisiatif 1.001 Pasar Rakyat. Program ini dapat memanfaatkan aset strategis BUMN sebagai lokasi usaha dengan biaya sewa terjangkau.
Untuk merealisasikannya, perusahaan negara perlu mengidentifikasi aset potensial dan memastikan status lahannya jelas. Selanjutnya, BUMN dapat memilih lokasi percontohan untuk memperluas akses pasar dan membuka peluang usaha bagi UMKM.
“Jangan sampai aset BUMN yang memiliki potensi ekonomi justru tidak dimanfaatkan. Aset tersebut harus bisa membuka ruang usaha, menciptakan aktivitas ekonomi dan memberi kesempatan kepada UMKM untuk berkembang,” tuturnya.
Melalui perluasan kesempatan kerja, penguatan UMKM, dan optimalisasi aset, Cak Imin berharap BUMN mengambil peran lebih besar dalam pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mendukung upaya pengentasan kemiskinan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi. (hmi)
