Empat Kali Ditindak ESDM, Tambang Gunung Pinang Kembali Beroperasi

SERANG | rayacom.id

Aktivitas tambang galian C di Gunung Pinang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, kembali menjadi sorotan. Penindakan berulang kali oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten belum menghentikan aktivitas tambang yang diduga tidak berizin tersebut.

Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Banten, Dedi, menegaskan bahwa lokasi tambang itu tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ia menyebut pihaknya telah menutup lokasi tersebut sebanyak empat kali sejak akhir 2025 hingga awal 2026.

Dedi juga mengatakan pihaknya telah melaporkan persoalan itu kepada aparat penegak hukum (APH). Polda Banten, lanjutnya, pernah melakukan penindakan dan memproses perkara tersebut secara hukum.

“Pihak kita dari DESDM Banten sudah menindak empat kali tindakan sejak akhir 2025 hingga awal 2026 dengan menutup lokasi di Gunung Pinang. Kami juga sudah melaporkan tambang itu kepada APH dan Polda Banten pernah melakukan penindakan hingga proses hukum,” ujar Dedi saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2026).

ESDM Sebut Tambang Tidak Mengantongi IUP

Dedi menjelaskan, pihaknya telah melakukan penutupan berulang kali. Namun, aktivitas tambang kembali muncul setelah penindakan.

Menurut Dedi, apabila kegiatan pertambangan kembali berlangsung, aparat yang berwenang perlu menindaklanjuti persoalan tersebut.

Pernyataan itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penanganan tambang yang diduga tidak berizin. Sebab, penutupan berulang kali belum memberikan hasil permanen.

Warga Soroti Aktivitas Tambang Saat Sidak

Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kejanggalan saat aparat melakukan inspeksi mendadak atau sidak.

Menurut warga tersebut, lokasi tambang kerap terlihat kosong ketika aparat datang memeriksa. Namun, aktivitas penambangan kembali berlangsung saat tidak ada sidak.

Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana aktivitas tambang tersebut dapat terus berjalan setelah beberapa kali penutupan. Meski demikian, keterangan warga tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada aparat dan pihak pengelola tambang.

Penegakan Hukum Diminta Tuntas

Berulangnya aktivitas tambang Gunung Pinang menuntut tindak lanjut yang jelas dari instansi terkait. Penanganan tidak cukup hanya mengandalkan penutupan lokasi jika kegiatan serupa kembali berlangsung.

Aparat penegak hukum dan pemerintah daerah perlu memastikan status perizinan, menelusuri pihak yang bertanggung jawab, serta menjelaskan perkembangan proses hukum yang sebelumnya berjalan.

Publik juga membutuhkan kepastian mengenai langkah lanjutan agar penindakan terhadap dugaan tambang ilegal tidak berhenti pada penutupan sementara. (hmi)