JAKARTA | rayacom.id
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak kementerian/lembaga (K/L) mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera.
Ia menargetkan berbagai kegiatan yang dapat dikerjakan tahun ini rampung sebelum 31 Desember 2026.
Tito menyampaikan hal itu kepada awak media setelah menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (27/10/2026). Menko PMK Sugiono memimpin rapat tersebut.
Pemerintah Fokus pada Tahap Pemulihan
Tito menjelaskan, penanganan bencana telah melewati tahap tanggap darurat dan berlanjut ke masa transisi darurat. Pada tahap awal, pemerintah berfokus mengevakuasi warga, menangani korban, dan menyelamatkan nyawa.
Presiden Prabowo Subianto mengerahkan berbagai kekuatan nasional untuk mendukung penanganan tersebut. Unsur yang terlibat meliputi TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah (Pemda).
“Pada saat tanggap darurat, Bapak Presiden juga sudah memberikan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebanyak Rp268 miliar. Kemudian di masa transisi, Bapak Presiden kemudian membuat Satgas di mana Ketua Tim Pengarahnya adalah Menko PMK, anggotanya semua Menko, ditambah Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan,” ujarnya.
Memasuki tahap pemulihan, sebagian besar aktivitas pemerintahan di wilayah terdampak mulai kembali berjalan. Kabupaten Aceh Tamiang, yang sebelumnya mengalami gangguan berat, kini menunjukkan pemulihan.
Pelayanan dasar juga mulai normal. Pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan layanan internet relatif pulih. Rumah sakit umum dan puskesmas pun kembali beroperasi.
Namun, pemerintah masih perlu menangani enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang rusak atau hilang akibat bencana.
Pembelajaran Darurat dan Pembangunan Jembatan
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar-mengajar kembali berjalan. Dari total 4.922 satuan pendidikan terdampak, sebanyak 99 sekolah masih menggunakan kelas darurat.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menangani persoalan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan TNI Angkatan Darat (AD).
Tito juga mengapresiasi kontribusi TNI AD dan Polri dalam membangun jembatan di wilayah terdampak.
“Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan TNI AD yang memiliki satgas jembatan, itu ratusan jembatan yang sudah terbangun oleh TNI AD. Dari kepolisian juga lebih dari 100 saya kalau tidak salah lebih kurang 120an yang dibangun oleh Polri untuk jembatan,” sambungnya.
Tito Minta K/L Percepat Rehabilitasi
Meski sejumlah layanan mulai pulih, Tito mengingatkan bahwa hujan berintensitas tinggi masih memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah. Kondisi ini menambah tantangan pemerintah dalam memulihkan akses dan aktivitas masyarakat.
Karena itu, Tito meminta K/L yang telah menerima alokasi anggaran segera mempercepat pelaksanaan kegiatan. Ia menargetkan program yang dapat diselesaikan tahun ini rampung sesuai jadwal.
Pemerintah perlu mempercepat perbaikan sekolah, rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas ekonomi masyarakat. Dengan begitu, warga terdampak dapat segera merasakan manfaat program pemulihan.
“Harapan kami dengan koordinasi ini akan mempercepat semua proses dan teman-teman K/L semua bergerak dan juga bisa mendorong semua pemerintah daerah dengan anggaran masing-masing dan tambahan anggaran itu juga bisa bergerak dengan lebih cepat,” tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kristomei Sianturi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.(fin)
