Dr. Bahrain: Sidang Istimewa MPR Langkah Responsif Atasi Turbulensi Politik

JAKARTA | rayacom.id

Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi mengajukan permohonan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Jumat (6/11/2026). Tim tersebut menyampaikan aspirasi melalui usulan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Permohonan itu bertujuan merespons ketegangan dan turbulensi politik nasional. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., mengajukan permohonan tersebut melalui tim kuasa hukumnya.

Ketua Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi, Dr. Bahrain, S.H., M.H., menilai Sidang Istimewa MPR perlu menjadi salah satu opsi untuk merespons perdebatan publik. Perdebatan itu menyangkut legalitas dan legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

“Dalam hal-ihwal posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang belakangan terus dipertanyakan legalitas dan legitimasinya, maka pelaksanaan Sidang Istimewa adalah sebuah keniscayaan sejarah serta kebutuhan hukum dan politik yang saling berkait-kelindan,” ujar Dr. Bahrain, mantan Direktur Advokasi YLBHI, dalam keterangan resminya.

Bahrain Soroti Kebuntuan Politik di DPR

Bahrain juga menyoroti wacana pemakzulan atau impeachment. Wacana tersebut mengacu pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945. Namun, menurut dia, proses politik di DPR RI belum menunjukkan perkembangan berarti.

Ia menilai kekuatan politik di Senayan masih terjebak dalam polarisasi dan fragmentasi. Kondisi itu terjadi di kubu partai koalisi pemerintah maupun partai di luar pemerintahan.

Selain itu, Bahrain melihat konflik kepentingan turut menghambat pembahasan persoalan hukum konstitusi. Ia memperingatkan bahwa stagnasi politik tanpa kepastian dapat memperpanjang ketegangan konstitusional.

Kondisi tersebut juga berisiko mengikis kualitas demokrasi. Karena itu, ia meminta lembaga negara mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

DPD Diminta Usulkan Sidang Istimewa kepada MPR

Bahrain mendorong DPD RI mengambil peran dengan mengajukan usulan kepada MPR RI. Ia menginginkan lembaga tersebut membahas kemungkinan penyelenggaraan Sidang Istimewa.

Menurut Bahrain, langkah itu merupakan terobosan hukum dan administrasi pemerintahan untuk merespons situasi politik nasional.

“Oleh karena itu, DPD RI mesti mengambil langkah-langkah konstitusional dan terobosan hukum yang ekstraordinari (extra-ordinary), yakni melalui tindakan administrasi pemerintahan berupa pengajuan usulan kepada MPR RI guna menyelenggarakan Sidang Istimewa. Sidang Istimewa merupakan instrumen konstitusional yang responsif dalam upaya mengatasi turbulensi politik nasional, kekosongan kekuasaan, maupun pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar bernegara,” tegasnya.

Melalui permohonan tersebut, Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi berharap DPD RI mengambil peran strategis. Tim itu ingin mendorong kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas tata kelola negara.

Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi merupakan wadah advokasi hukum dan tata negara. Organisasi ini berfokus pada pengawasan prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta pelaksanaan UUD NRI 1945.(fin)