Irma Suryani Sebut Pandangan Surya Paloh soal Pemakzulan Paling Rasional

JAKARTA | rayacom.id

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menanggapi perdebatan mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai pandangan Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengenai persoalan tersebut berlandaskan ketentuan konstitusi.

Menurut Irma, Surya Paloh tidak sedang menunjukkan dukungan politik kepada pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa sikap tersebut mengacu pada terpenuhi atau tidaknya persyaratan hukum untuk menjalankan mekanisme pemakzulan.

“Ketua umum kami memberikan pernyataan paling rasional. Beliau menyampaikan, jika syarat-syaratnya sudah mencukupi, maka jalankan saja. Ini bukan soal mendukung atau tidak mendukung, melainkan murni soal terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat konstitusional,” ujar Irma saat memberikan keterangan.

Irma mengatakan Surya Paloh selalu menekankan pentingnya data dan fakta hukum. Karena itu, ia meminta pihak yang mendukung maupun menolak wacana pemakzulan agar tidak menafsirkan pernyataan tersebut sebagai sikap politik semata.

“Artinya, beliau sangat menghargai dan taat konstitusi. Pihak yang menyuarakan pemakzulan maupun yang menolak jangan menilai pernyataan ini sebagai sikap mendukung atau tidak, tetapi harus difahami sebagai pandangan yang tegak lurus pada hukum,” tegasnya.

Surya Paloh Minta Mekanisme Konstitusi Dijalankan

Wacana pemakzulan Gibran kembali menjadi perbincangan di tengah dinamika politik nasional. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan memastikan proses politik tetap berjalan sesuai konstitusi.

Surya Paloh menegaskan bahwa seluruh pihak harus menghormati mekanisme hukum apabila persyaratan pemakzulan telah terpenuhi. Ia juga menilai proses tersebut perlu berjalan tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Memang itu satu-satunya penyelesaian, jalankan!” tegas Surya Paloh saat merespons dinamika konstitusional yang berkembang.

Selain itu, Surya Paloh mengingatkan agar seluruh pihak menjaga suasana kebangsaan. Menurutnya, dinamika politik tidak boleh mengalihkan perhatian dari kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.

UUD 1945 Atur Mekanisme Pemakzulan

Konstitusi mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pasal 7A memuat sejumlah alasan pemberhentian, antara lain pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan pengajuan usul pemberhentian. DPR terlebih dahulu harus meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

Jika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR mengambil keputusan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, pernyataan Surya Paloh menekankan pelaksanaan mekanisme konstitusional apabila seluruh persyaratan hukum terpenuhi. NasDem menyatakan akan terus mengikuti perkembangan situasi politik nasional dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.(fin)