JAKARTA | rayacom.id
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., menilai Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Teguh menyampaikan pandangan tersebut saat menanggapi rencana Gibran mengajukan PK. Selain itu, ia menegaskan bahwa langkah hukum tersebut tidak menghalangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Istimewa.
Pernyataan ini muncul setelah Gibran menegaskan tidak akan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Sebaliknya, ia berencana menempuh upaya hukum atas Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Teguh Persoalkan Legal Standing Gibran
Dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026), Teguh menjelaskan aturan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, aturan tersebut membatasi pihak yang berhak mengajukan PK.
Ia menilai Gibran tidak memenuhi syarat sebagai pemohon. Sebab, Gibran bukan pihak dalam perkara yang melahirkan putusan MA tersebut.
“Gibran bukanlah pihak dalam perkara tersebut, sehingga secara hukum acara tidak memiliki hak untuk mengajukan PK atas Putusan MA Nomor 742,” ujar Teguh.
Pengajuan PK Tidak Otomatis Hentikan Eksekusi
Selain mempersoalkan legal standing, Teguh juga menjelaskan dampak pengajuan PK terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.
Menurutnya, permohonan PK pada prinsipnya tidak otomatis menunda atau menghentikan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Dengan demikian, Teguh berpendapat rencana pengajuan PK tidak seharusnya menghalangi MPR membahas langkah ketatanegaraan.
Dalam penjelasannya, ia merujuk dua putusan yang menjadi perhatian dalam polemik tersebut. Kedua putusan itu meliputi:
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Kedua putusan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran dan persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Teguh Ingatkan MPR soal Kekosongan Politik
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa TSB itu mengingatkan MPR agar segera merespons perkembangan persoalan tersebut.
Ia menilai pembiaran krisis konstitusional dapat memicu kekosongan hukum maupun politik (vacuum). Bahkan, kondisi tersebut berpotensi membuka ruang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, Teguh menilai Sidang Istimewa MPR menjadi kebutuhan dalam menghadapi dinamika ketatanegaraan saat ini. Ia pun meminta MPR tidak menunda pembahasan persoalan tersebut.
Anggota DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Sementara itu, desakan Teguh sejalan dengan perkembangan di parlemen. Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun 2026, Selasa (10/11/2026), sejumlah anggota DPR menyuarakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan tersebut bertujuan menindaklanjuti persoalan kedudukan hukum Gibran setelah munculnya putusan MK dan MA.
Sebagai informasi, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR. Melalui hak ini, anggota DPR dapat menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, DPR dapat menggunakan hak tersebut untuk menyoroti dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan perkembangan tersebut, polemik dokumen pendidikan Gibran kini memasuki pembahasan hukum dan politik. Di sisi lain, perdebatan juga menyentuh kewenangan lembaga negara dalam menyikapi putusan pengadilan.(fin)
