JAKARTA | rayacom.id
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menindaklanjuti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar. Proyek tersebut melibatkan dua kementerian dan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan mempelajari temuan ICW terlebih dahulu. KPK akan melihat kemungkinan unsur tindak pidana korupsi serta memastikan persoalan tersebut masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.
“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
KPK Soroti Dugaan Benturan Kepentingan Pengadaan
Budi menjelaskan bahwa KPK perlu melihat seluruh proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mengidentifikasi potensi benturan kepentingan.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat hasil akhir proyek. Sebaliknya, institusi terkait perlu menelusuri tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengadaan.
“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” jelasnya.
Selain itu, Budi mengingatkan instansi pemerintah agar memperhatikan potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. KPK telah berulang kali menyampaikan peringatan tersebut melalui pendekatan pencegahan.
Ia juga merujuk Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menunjukkan sektor pengadaan barang dan jasa memiliki potensi risiko korupsi cukup tinggi.
KPK Singgung Pasal 12 Huruf i UU Tipikor
Dalam kesempatan tersebut, Budi turut menyinggung Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Ketentuan itu mengatur larangan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Karena itu, KPK perlu mencermati unsur-unsur pasal tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja,” tegas Budi.
Meski demikian, KPK belum memastikan rencana pemeriksaan terhadap kementerian terkait maupun Raffi Ahmad secara langsung.
Budi menyebut instansi terkait juga perlu mengevaluasi proses pengadaan tersebut. Selanjutnya, KPK akan melihat perkembangan hasil evaluasi dan temuan yang ada.
“Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya. Nanti kita lihat seperti apa,” tandasnya.
ICW Temukan Delapan Paket Proyek Senilai Rp14,69 Miliar
Sebelumnya, ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Total nilai kontrak dari seluruh paket tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
ICW memperoleh temuan itu melalui penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2023–2026. Penelusuran tersebut menggunakan portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari delapan paket tersebut, lima proyek berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024. Nilai keseluruhan paket dari kementerian tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026. Total nilainya mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW Pertanyakan Transparansi dan Potensi Konflik Kepentingan
ICW menyoroti sejumlah aspek dalam pengadaan jasa influencer tersebut. Pertama, organisasi antikorupsi itu mempertanyakan transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan.
Selain itu, ICW juga menyoroti manfaat penggunaan jasa influencer dalam proyek kementerian. Organisasi tersebut turut mengingatkan potensi benturan kepentingan yang perlu mendapat perhatian.
Sorotan ini semakin menarik perhatian publik karena Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Meski demikian, temuan ICW dan respons KPK tersebut belum membuktikan adanya tindak pidana korupsi. KPK masih perlu mempelajari data serta menilai unsur hukum sebelum menentukan tindak lanjut atas persoalan pengadaan tersebut.(fin)
