JAKARTA | rayacom.id
Polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memicu reaksi politik di Senayan. Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, mendesak Gibran mengambil langkah mundur dari jabatannya menyusul perkembangan persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikannya.
Arif menilai polemik tersebut tidak cukup diselesaikan melalui langkah hukum semata. Menurutnya, persoalan ini juga menyangkut legitimasi, kepatutan moral, serta penghormatan terhadap konstitusi.
Ia berpandangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) harus menjadi perhatian dalam menyikapi persoalan tersebut. Karena itu, Arif meminta semua pihak mengedepankan prinsip hukum dan ketatanegaraan.
“Tidak ada langkah lain selain mundur atau dimundurkan. Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi. Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi disebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga marwah konstitusi,” tegas Arif kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Arif Rahman: Kebenaran Tidak Bisa Terus Ditutupi
Lebih lanjut, Arif menyoroti pentingnya keterbukaan dalam menghadapi polemik keabsahan ijazah Gibran. Ia menilai masyarakat membutuhkan kejelasan agar persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Menurutnya, upaya menutupi fakta justru berpotensi memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh pihak mengutamakan kejujuran dan keterbukaan.
“Sekencang-kencangnya kebohongan berlari, kebenaran pasti akan mengejar juga. Jika kebenaran disumbat, maka masyarakat akan mengalami dampak berantai yang merusak tatanan sosial dan moral. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri,” tambahnya.
Arif menegaskan bahwa kepercayaan publik menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, setiap persoalan yang menyangkut pejabat publik harus mendapat penjelasan secara transparan.
NasDem Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Selain mendesak Gibran mundur, Arif meminta DPR RI mengambil langkah konstitusional untuk merespons perkembangan persoalan tersebut.
Ia mendorong parlemen menggunakan fungsi pengawasan melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Menurutnya, DPR tidak boleh mengabaikan persoalan yang dinilai menyangkut marwah konstitusi dan kepercayaan masyarakat.
“DPR sebagai wadah salurannya harus segera mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” pungkas Arif.
Melalui mekanisme tersebut, Arif berharap DPR dapat menjalankan peran kelembagaan secara maksimal dalam mengawal persoalan yang berkembang di tingkat nasional.
Gibran Sebut Dapat Masukan Presiden Prabowo
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan dan masukan terkait langkah hukum yang akan ditempuhnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran mengaku mendapat dukungan Presiden untuk menghadapi proses hukum tersebut. Ia juga menyebut Prabowo menyarankan dirinya tetap berjuang dengan menunjukkan dokumen pendidikan secara terbuka.
“Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Gibran memilih menempuh jalur hukum untuk menjawab polemik yang berkembang. Di sisi lain, Arif Rahman tetap mendorong langkah politik melalui DPR sebagai bentuk pengawasan terhadap persoalan tersebut.
Perbedaan pandangan ini menambah dinamika politik nasional. Namun, penyelesaian persoalan tetap membutuhkan kejelasan hukum, penghormatan terhadap konstitusi, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.(hmi)
