JAKARTA | rayacom.id
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa setiap kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai batas dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak dibangun dengan menutupi kesalahan, tetapi melalui keberanian mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan.
Pesan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.
“Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kapolri menjelaskan, Bareskrim menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI, ia menyebut penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Bareskrim Periksa 28 Saksi dan Enam Ahli
Perkara ini bermula dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik.
Selanjutnya, pada Oktober 2026, penyidik mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX). Penyidik juga menelusuri dugaan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, dugaan penyimpangan meliputi pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, pemasukan nomor target ke dalam sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik. Namun, seluruh dugaan tersebut masih harus melalui proses pembuktian hukum.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli yang terdiri atas ahli teknologi informasi dan ahli pidana. Selain itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, dokumen, serta log aktivitas penyadapan.
Kapolri menegaskan, kehormatan institusi tidak ditentukan oleh kemampuan melindungi kepentingan tertentu. Sebaliknya, kehormatan Polri tercermin dari komitmen menegakkan hukum secara adil, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan pihak internal.
“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan setiap kewenangan kepolisian tetap berjalan sesuai aturan. Karena itu, Kapolri mengapresiasi pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI atas perhatian, masukan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tugas Polri.
“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” kata Suyudi.
Penyelidikan Dugaan Makar Berjalan Terpisah
Selain perkara dugaan penyadapan, Kapolri menyampaikan bahwa Polri juga melakukan penyelidikan terpisah terhadap dugaan tindak pidana makar.
Ia menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan tidak serta-merta menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Oleh sebab itu, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian tersendiri.
Menutup penyampaiannya, Kapolri mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Menurutnya, masyarakat akan mengenang komitmen seorang pejabat dalam menjaga kebenaran dan keadilan, bukan besarnya kekuasaan yang pernah dimiliki.
“Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” pungkasnya. (hmi)
