Korupsi Dana Bencana BNPB, KPK Sebut Puspom TNI Sudah Periksa Prajurit Aktif

JAKARTA | rayacom.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi bahwa Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah memeriksa prajurit aktif yang diduga terkait kasus korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas koordinasi antara KPK dan TNI.

“Kami mendapatkan informasi soal itu bahwa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom (Pusat Polisi Militer) TNI,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.

Menurut Budi, langkah Puspom TNI menunjukkan bahwa institusi tersebut telah menindaklanjuti surat KPK kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

“Kami meyakini kawan-kawan di Puspom TNI juga secara progresif menindaklanjuti apa yang KPK sampaikan dalam surat tersebut,” ujarnya.

Budi menyampaikan hal itu terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara korupsi dana BNPB.

KPK Koordinasi dengan Panglima TNI

KPK sebelumnya telah menyampaikan informasi mengenai dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam perkara tersebut kepada Puspom TNI.

Pada 20 Oktober 2026, KPK juga mengirim surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Surat tersebut membahas dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi dana BNPB.

Langkah koordinasi ini menjadi bagian dari upaya penanganan perkara yang melibatkan pihak sipil dan personel militer.

KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Dana BNPB

Kasus korupsi dana siap pakai BNPB bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 15 orang di lingkungan BNPB. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Salah satu tersangka berinisial BS merupakan adik Letnan Jenderal TNI berinisial S. Saat OTT berlangsung, S menjabat Kepala BNPB. BS juga pernah menjadi tenaga ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif menjabat.

Empat tersangka lainnya terdiri atas:

1. GPS, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
2. RE, tenaga ahli Kepala BNPB.
3. GP, Direktur PT Trans Lintas Selaras.
4. SNG, pihak swasta.

KPK Sita Barang Bukti Rp5,47 Miliar

Dalam pengembangan perkara, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026.

Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai, emas, tabungan emas, dan aset kripto.

Rinciannya meliputi:

• 7.500 dolar Amerika Serikat.
• 9.000 dolar Singapura.
• Uang tunai Rp3,35 miliar.
• Sebanyak 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta.
• Tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta.
• Aset kripto senilai Rp1,10 miliar.

Selain menyita sejumlah aset, KPK juga menggeledah ruangan Kepala BNPB dan beberapa ruangan lain di kantor lembaga tersebut.

Penggeledahan itu dilakukan setelah KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara korupsi dana siap pakai BNPB.

Kini, KPK dan Puspom TNI terus berkoordinasi untuk mendalami dugaan keterlibatan prajurit aktif. Proses pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memperjelas peran masing-masing pihak dalam perkara korupsi dana penanganan bencana tersebut.(hmi)