DEPOK | rayacom.id
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) Kota Depok meminta Pemerintah Kota Depok menjelaskan sumber pembiayaan kegiatan yang melibatkan relawan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Supian Suri-Chandra Rahmansyah, di Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada 26-27 September 2026.
Ketua DPD BaraNusa Kota Depok Entin Rosmini bersama Wakil Ketua BaraNusa Kota Depok Sandi Butarbutar meminta Pemkot Depok menyampaikan informasi tersebut secara terbuka.
Mereka mempertanyakan apakah kegiatan itu menggunakan APBD Kota Depok, dana pribadi, atau sumber pembiayaan lainnya.
“Kalau memang kegiatan tersebut menggunakan uang pribadi, silakan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Tetapi kalau ada penggunaan APBD, masyarakat juga berhak mengetahui dasar penganggaran, pos anggaran, serta mekanisme penggunaannya,” kata Entin dalam keterangannya.
BaraNusa Minta Kejelasan Sumber Dana
Entin mengatakan transparansi penting karena APBD berasal dari uang publik. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan penggunaan anggaran kepada masyarakat.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa anggaran pemerintah digunakan untuk kepentingan kegiatan yang bersifat relawan atau politik. Kami tidak menuduh ada penggunaan APBD. Kami hanya meminta keterbukaan agar persoalan ini tidak menjadi polemik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Permintaan tersebut muncul setelah kegiatan relawan Tim 11 berlangsung di Puncak Gunung Mas, Bogor, pada Sabtu (26/9/2026). Laporan lain menyebut ratusan relawan mengikuti kegiatan bertajuk “Merajut Kebersamaan Relawan Mengabdi Tanpa Henti untuk Depok Maju”.
Soroti Pelayanan Publik
Sementara itu, Sandi menilai kegiatan tersebut menjadi perhatian karena berlangsung ketika Pemkot Depok masih menghadapi berbagai persoalan pelayanan publik.
BaraNusa menyoroti persoalan air bersih, Universal Health Coverage (UHC), data desil, penertiban pedagang kaki lima (PKL), dan pengangguran.
“Di tengah masih adanya warga yang kesulitan mendapatkan air bersih, persoalan data desil yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi warga, pedagang kecil yang menghadapi penertiban, serta persoalan lapangan pekerjaan, kegiatan yang berkaitan dengan relawan tentu dapat menimbulkan pertanyaan publik apabila sumber pembiayaannya tidak dijelaskan,” kata Sandi.
BaraNusa meminta pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Mereka juga mendorong pemerintah memastikan penggunaan anggaran memberi manfaat bagi warga.
TPT Depok Capai 6,52 Persen
Berdasarkan dokumen resmi Pemerintah Kota Depok, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 mencapai 6,52 persen. Angka itu naik 0,25 poin persentase dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 6,27 persen.
Selain pengangguran, BaraNusa menyoroti persoalan data desil. Data sosial ekonomi menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penerima program bantuan dan pelayanan.
Di sisi lain, BaraNusa meminta Pemkot Depok memperhatikan persoalan pasokan air bersih di sejumlah wilayah. Mereka juga menempatkan akses layanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Persoalan penataan PKL turut menjadi perhatian. BaraNusa meminta pemerintah mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi pedagang kecil saat menjalankan kebijakan penataan.
Minta Pemkot Buka Informasi
Sandi kembali menegaskan bahwa BaraNusa mempertanyakan sumber pembiayaan kegiatan, bukan keberadaan kegiatan relawan tersebut.
“Yang kami persoalkan bukan sekadar acaranya. Pemerintah harus mampu menunjukkan prioritas penggunaan anggaran dan memastikan masyarakat mendapatkan manfaat yang jelas. Kalau kegiatan itu memang tidak menggunakan APBD, sampaikan kepada publik secara terang agar tidak ada kecurigaan,” tegas Sandi.
Entin dan Sandi meminta Wali Kota Supian Suri serta Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah memberikan klarifikasi mengenai sumber dana dan nilai anggaran kegiatan.
Mereka juga meminta penjelasan mengenai pihak penyelenggara serta fasilitas pemerintah yang digunakan jika kegiatan tersebut memang mendapat dukungan fasilitas atau anggaran pemerintah.
Menurut BaraNusa, keterbukaan informasi dapat membantu mencegah spekulasi di tengah masyarakat.
“Transparansi bukan serangan kepada pemerintah. Justru keterbukaan akan membuat masyarakat memahami bagaimana sebuah kegiatan dibiayai. Pemerintah harus memberikan contoh bahwa setiap penggunaan uang dan fasilitas publik dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Entin.
BaraNusa menyatakan akan terus memantau penggunaan APBD Kota Depok dan mendorong pemerintah mengarahkan anggaran untuk kepentingan masyarakat. (hmi)
