Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan ePaper & Update Berita

Berlangganan ePaper & Update Berita

Nikmati ePaper Tangerang Raya dan dapatkan update berita terbaru setiap hari.

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Tangerang Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

DPR Desak KKP Kendalikan Harga Ikan, Nelayan Jangan Jadi Korban Fluktuasi Pasar

Bagikan: Facebook X WhatsApp

BADUNG | rayacom.id

Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan regulasi untuk melindungi harga hasil tangkapan nelayan.

Ellen menilai kebijakan tersebut penting agar nelayan di desa-desa maritim tidak terus mengalami kerugian akibat perubahan harga ikan.

Menurut Ellen, pemerintah perlu menyiapkan instrumen perlindungan harga bagi nelayan. Ia menilai skema tersebut dapat mengambil pelajaran dari mekanisme harga acuan pada sektor pertanian.

“Jika di Kementerian Pertanian ada instrumen Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga acuan gabah, maka ini menjadi PR bagi KKP. Memang mengatur hasil perikanan laut tidak mudah, tetapi kalau kita punya komitmen kuat melindungi nelayan, KKP harus bisa mengendalikan harga agar nelayan di desa tidak terus-menerus rugi,” ujar Ellen saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Badung, Bali, Jumat (18/9/2026).

Harga Ikan Pengaruhi Pendapatan Nelayan

Ellen mengatakan persoalan harga ikan tidak hanya berkaitan dengan transaksi antara nelayan dan pembeli. Menurutnya, harga juga menentukan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Nelayan menghadapi biaya operasional yang terus berubah. Mereka harus menanggung kebutuhan bahan bakar, perlengkapan melaut, hingga biaya distribusi.

Sementara itu, harga hasil tangkapan dapat berubah mengikuti kondisi pasar. Karena itu, nelayan membutuhkan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan tanpa mengabaikan mekanisme pasar dan karakteristik komoditas perikanan.

Ellen meminta KKP mencari instrumen yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nelayan, pelaku usaha, dan pasar.

Badung Punya Potensi UMKM Perikanan

Selain harga ikan, Ellen menyoroti potensi Kabupaten Badung sebagai pusat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis hasil perikanan.

Menurutnya, sektor pariwisata Bali menyediakan pasar yang besar bagi produk olahan hasil laut. Jutaan wisatawan yang datang ke Bali setiap tahun dapat menjadi konsumen produk perikanan lokal.

Namun, pelaku usaha perlu memperkuat rantai produksi dan pemasaran agar peluang tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ellen mendorong nelayan dan pelaku UMKM mengembangkan hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah. Dengan cara tersebut, masyarakat tidak hanya menjual ikan sebagai komoditas mentah.

DPR Dorong Hilirisasi Hasil Perikanan

Ellen juga menekankan pentingnya hilirisasi pada sektor perikanan. Ia mendorong masyarakat mengolah komoditas laut hingga menjadi produk akhir.

“Hilirasasi itu sangat penting bagi semua pelaku hasil perikanan. Kita ingin rumput laut ini diproduksi langsung sampai jadi produk akhir di Badung. Dengan begitu, margin keuntungan terbaik bisa dinikmati langsung oleh kelompok usaha masyarakat di sini,” pungkasnya.

Menurut Ellen, pengolahan produk di daerah asal bahan baku dapat meningkatkan nilai ekonomi yang diterima masyarakat.

Karena itu, Badung dapat mengembangkan produk olahan rumput laut dan berbagai komoditas perikanan dengan memanfaatkan kekuatan sektor pariwisata.

Rantai Pasok Rumput Laut Perlu Diperkuat

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menyoroti rantai pasok rumput laut. Ellen mempertanyakan pola perdagangan yang membuat bahan baku rumput laut asal Bali keluar dalam bentuk ekstrak.

Setelah melalui proses pengolahan, produk tersebut kemudian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pupuk organik.

Menurut Ellen, kondisi tersebut menunjukkan peluang penguatan industri hilir di dalam negeri.

Pengolahan rumput laut hingga menjadi produk akhir di daerah asal bahan baku dapat menciptakan nilai tambah. Selain itu, proses tersebut berpotensi membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.

Perlindungan Nelayan Tak Hanya Soal Harga

Ellen menilai kebijakan harga dan hilirisasi saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Perlindungan terhadap nelayan tidak cukup hanya melalui pengaturan harga saat transaksi. Pemerintah juga perlu memperkuat kemampuan masyarakat mengolah dan memasarkan produk perikanan.

Dengan demikian, nelayan dan pelaku UMKM tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah. Mereka juga dapat memperoleh nilai ekonomi lebih besar dari rantai produksi perikanan. (fin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *