Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan ePaper & Update Berita

Berlangganan ePaper & Update Berita

Nikmati ePaper Tangerang Raya dan dapatkan update berita terbaru setiap hari.

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Tangerang Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

Prabowo Kaji Sekolah hingga Kuliah Gratis di Negeri untuk Perkuat Pendidikan Nasional

Bagikan: Facebook X WhatsApp

JAKARTA | rayacom.id

Presiden Prabowo Subianto membahas percepatan pendidikan gratis dalam rapat terbatas di Jakarta.

Pemerintah mengkaji penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri. Program tersebut mencakup jenjang PAUD/TK hingga SMA/SMK.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan penerapan kebijakan tersebut.

“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” kata Teddy dalam siaran pers, Rabu (23/9/2026).

Pendidikan Tinggi Juga Dikaji

Selain sekolah negeri, pemerintah membahas akses pendidikan tinggi.

Prabowo meminta pemerintah mematangkan rencana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri.

Rencana tersebut mencakup pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pemerintah juga mengkaji pembebasan uang pangkal.

“Dalam 2–4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” ujar Teddy.

Pemerintah menargetkan pembahasan rencana tersebut selesai dalam beberapa pekan ke depan.

Pemerintah Perkuat Pendidikan Pesantren

Pemerintah juga memberi perhatian pada pendidikan pesantren.

Teddy menyampaikan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Direktorat tersebut akan menangani urusan pendidikan pesantren secara khusus.

Pemerintah menilai langkah itu penting untuk memperkuat posisi pendidikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” tutur Teddy.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas akses pendidikan. Pemerintah juga ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai jalur pendidikan.(hmi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *