JAKARTA | rayacom.id
Dukungan penuh yang diberikan oleh bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dinilai telah mengalami peningkatan signifikan, bergeser dari tingkat yang sebelumnya sudah kuat menjadi semakin kuat. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen hubungan luar negeri UIN Jakarta, Dr. Teguh Santosa, dalam sebuah diskusi di RRI Pro3, Minggu malam, 20 September 2026.
Menurut Dr. Teguh Santosa, seruan mengenai kemerdekaan Palestina yang kembali digemakan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam lawatannya baru-baru ini ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, memperlihatkan komitmen nyata bangsa Indonesia. Langkah tegas pemerintah Indonesia saat ini tidak lagi sekadar menjadikan penderitaan rakyat Palestina akibat penindasan sebagai komoditas berita atau pembicaraan diplomatik semata.
“Saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat,” ujar Dr. Teguh Santosa.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa komitmen kuat Indonesia terhadap Palestina sebenarnya sudah mengakar sejak lama. Salah satu contoh historisnya terjadi pada awal era 1990an, ketika pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat, terpaksa menutup banyak kedutaan besarnya di berbagai negara akibat kesulitan finansial.
Mendengar kabar tersebut, Presiden Soeharto di masa itu meminta agar operasional kedutaan besar Palestina di Jakarta jangan sampai ditutup. Bantuan dan sokongan penuh pun diberikan, yang membuat aktivitas diplomatik Palestina di Indonesia terus berjalan lancar hingga kini berkat dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia.
Dalam dinamika geopolitik modern, Dr. Teguh Santosa melihat bahwa ketegasan sikap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terlihat dari langkah aktif Indonesia dalam ikut serta mensponsori upaya penghentian kekerasan. Pemerintah berupaya agar konflik yang berkepanjangan ini dapat segera dituntaskan melalui mekanisme forum internasional yang kredibel.
Sebagai wujud nyata dukungan di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia masa depan, saat ini tercatat ada lebih dari seratus anak muda Palestina yang sedang menuntut ilmu di Indonesia. Mayoritas dari mereka belajar di Universitas Pertahanan, serta sebagian lainnya tersebar di beberapa perguruan tinggi di Tanah Air.
Dr. Teguh Santosa juga menyoroti adanya pergeseran sikap politik luar negeri dari sejumlah negara Barat, seperti Inggris dan Prancis, yang kini mulai menerima solusi dua negara. Menurutnya, perubahan sikap dari dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut tidak terlepas dari peran aktif diplomasi Indonesia.
“Perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis dan Inggris, itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka,” jelas Dr. Teguh Santosa.
Terkait instrumen penyelesaian konflik yang realistis, Dr. Teguh Santosa menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten menggunakan jalur multilateralisme melalui platform hukum internasional dan PBB. Salah satu perdebatan hangat yang sempat mencuat adalah mengenai peran Board of Peace.
Ia meluruskan bahwa Board of Peace bukanlah instrumen yang dibentuk sepihak oleh Donald Trump, melainkan produk resmi dari resolusi Dewan Keamanan PBB. Mekanisme kerja di dalam platform tersebut mencakup berbagai usulan komprehensif, termasuk ketentuan agar tentara Israel menarik diri dari wilayah Gaza serta pembentukan pemerintahan transisi yang bersifat teknokratik dan nonpolitik.
“Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB, jadi bukan produk Donald Trump,” tegas Dr. Teguh Santosa.
Selain Indonesia, banyak negara lain yang turut bergabung dalam inisiatif global tersebut, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah hingga Vietnam. Keterlibatan berbagai negara menunjukkan bahwa forum internasional dapat dimanfaatkan secara luas tidak hanya untuk misi perdamaian, tetapi juga untuk membuka peluang kerja sama ekonomi dan memperluas pasar bagi produk nasional di kancah global.
Ketika disinggung mengenai kepentingan nasional di balik keaktifan politik luar negeri Indonesia, Dr. Teguh Santosa menyatakan bahwa langkah ini dilandasi oleh utang sejarah serta amanat konstitusi untuk ikut serta menciptakan ketertiban dunia. Di samping itu, keaktifan ini menjadi ujian penting bagi Indonesia untuk memulihkan pengaruh diplomatiknya di panggung internasional.
Melalui lawatan luar negeri yang masif oleh Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara, Indonesia dinilai sedang membangun kembali kepercayaan dan kapasitas di mata dunia internasional. Kepercayaan global ini nantinya dapat dioptimalkan guna mendorong kepentingan nasional di sektor ekonomi serta memperkuat posisi tawar bangsa Indonesia.
Selama ini, Indonesia sering kali dilekatkan dengan istilah “perantara yang jujur” atau “honest broker” dalam proses perdamaian dunia. Namun, Dr. Teguh Santosa berpendapat bahwa paradigma lama di mana Indonesia hanya bertindak sebagai mediator yang mendamaikan lalu pergi begitu saja sudah harus dievaluasi.
Mengingat kebutuhan domestik yang mendesak untuk menyerap tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas industri dalam negeri, Indonesia perlu memastikan bahwa keterlibatan aktif dalam diplomasi internasional juga memberikan dampak timbal balik berupa pembukaan pasar ekonomi yang lebih luas bagi produk-produk nasional.
Dengan strategi diplomasi yang proaktif, konsisten, dan berlandaskan konstitusi, Indonesia diharapkan tidak hanya sukses mengawal isu kemerdekaan Palestina hingga tuntas, tetapi juga mampu meningkatkan performa geopolitik dan geoekonomi bangsa di kancah global secara berkelanjutan.(hmi)
