BADUNG | rayacom.id
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti ketimpangan pembagian nilai ekonomi dalam ekosistem digital. Menurutnya, platform digital memperoleh manfaat ekonomi dari distribusi konten, data pengguna, dan pendapatan iklan. Namun, jurnalis serta perusahaan media yang menghasilkan karya jurnalistik belum tentu menerima imbalan yang sepadan.
“Ada sesuatu yang sangat memprihatinkan ketika orang-orang yang menyelidiki realitas tidak memperoleh kompensasi yang layak atas realitas yang mereka hasilkan, sementara pihak yang mendistribusikan, mengumpulkan, dan memonetisasi karya tersebut memperoleh bagian nilai ekonomi yang tidak proporsional,” ujar Komaruddin saat membuka ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era di Badung, Bali, Sabtu (10/10/2026).
Komaruddin menilai ketimpangan tersebut tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi. Lebih dari itu, kondisi ini berkaitan dengan etika dan keberlanjutan jurnalisme.
Jika media tidak memperoleh dukungan ekonomi yang memadai, kemampuan mereka menjalankan fungsi pelayanan publik juga dapat terganggu. Padahal, jurnalisme berperan penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan menopang kehidupan demokrasi.
Penggunaan Karya Jurnalistik oleh AI Jadi Perhatian
Selain persoalan distribusi pendapatan, Komaruddin menyoroti pemanfaatan karya jurnalistik untuk pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Teknologi AI kini dapat merangkum, menerjemahkan, merekomendasikan, hingga menghasilkan konten dengan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Proses tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penghargaan terhadap karya intelektual jurnalis dan media yang telah menghasilkan informasi selama bertahun-tahun.
Karena itu, perlindungan karya jurnalistik di era digital perlu memperhatikan hak pencipta, penggunaan konten, serta pembagian manfaat ekonomi dari pemanfaatan karya tersebut.
Menkum Dorong Perlindungan Hak Cipta Jurnalistik
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak cipta dan penghargaan yang adil terhadap karya jurnalistik.
Menurut Supratman, jurnalis dan organisasi media membutuhkan kepastian hukum agar mereka memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari karya yang dihasilkan.
“Teknologi harus berkembang, tetapi perkembangan teknologi tidak boleh membuat nilai atas karya manusia menjadi semakin tidak terlihat,” ujar Supratman dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa teknologi digital memungkinkan masyarakat mengakses dan menyebarluaskan karya jurnalistik secara instan, bahkan melintasi batas negara. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan dalam mengawasi penggunaan dan pemanfaatan karya untuk kepentingan komersial.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme perlindungan hak cipta agar pemanfaatan karya jurnalistik tetap menghormati hak para pemegangnya.
Kerja Sama ASEAN Jadi Salah Satu Solusi
Supratman menegaskan bahwa perlindungan karya jurnalistik tidak hanya berkaitan dengan hak ekonomi. Upaya tersebut juga menyangkut keberlanjutan ekosistem informasi, kualitas demokrasi, serta akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan tepercaya.
Dalam konteks ASEAN, tantangan perlindungan hak cipta semakin kompleks karena distribusi konten digital tidak lagi terbatas pada wilayah satu negara.
“Dalam konteks ASEAN, tantangannya menjadi lebih kompleks. Karya jurnalistik tidak lagi berhenti pada batas wilayah negara,” ucapnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia mendorong penguatan kerja sama regional melalui tiga aspek utama.
Pertama, transparansi dalam penggunaan karya jurnalistik. Kedua, pemberian remunerasi yang adil dan proporsional kepada pemegang hak. Ketiga, interoperabilitas data dan sistem pengelolaan hak cipta lintas negara.
Ketiga aspek tersebut diharapkan membantu para pemegang hak memantau penggunaan karya mereka secara lebih transparan. Selain itu, kerja sama regional dapat memperkuat kepastian hukum ketika pihak lain memanfaatkan karya jurnalistik di berbagai yurisdiksi.
Melalui forum tersebut, pembahasan mengenai perlindungan karya jurnalistik menjadi bagian penting dari upaya menyeimbangkan perkembangan teknologi, kepentingan ekonomi platform digital, dan keberlanjutan industri media.
Dengan demikian, transformasi digital diharapkan tetap membuka ruang inovasi sekaligus menghargai kerja intelektual jurnalis yang menghasilkan informasi bagi masyarakat.(hmi)
