JAKARTA | rayacom.id
Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan korupsi pengelolaan kawasan hutan untuk perkebunan tebu oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) di Kabupaten Way Kanan, Lampung. Penyerahan uang titipan lebih dari Rp1 triliun tidak menghentikan penyidikan perkara tersebut.
Selain menerima uang titipan, penyidik menyita 11 mobil dan menyegel sejumlah aset berupa lahan serta pabrik yang berkaitan dengan perkara. Kejagung kini terus mendalami dugaan penyalahgunaan kawasan hutan yang berkaitan dengan PT Inhutani V.
Terbaru, tim penyidik memeriksa empat saksi pada Senin (12/10/2026). Mereka berasal dari Kementerian Kehutanan, mantan pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Way Kanan, dan PT PSMI.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan tujuan pemeriksaan tersebut.
“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Anang, Selasa (13/10/2026).
Tim Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menangani pemeriksaan itu.
PT PSMI Titipkan Rp1 Triliun dan 166 Ribu Dolar AS
Dalam perkara ini, PT PSMI menyerahkan uang titipan sekitar Rp1,003 triliun dan 166.000 dolar AS. Jampidsus menempatkan dana tersebut dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL).
Namun, penyerahan dana itu tidak otomatis menghentikan proses hukum. Penyidik masih menelusuri dugaan perbuatan melawan hukum, pihak-pihak yang terlibat, serta kaitannya dengan potensi kerugian negara.
Selain itu, jumlah uang titipan tidak serta-merta menentukan nilai akhir kerugian negara. Penyidik harus mendasarkan penetapan tersebut pada hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.
Polisi kejaksaan juga menyita 11 kendaraan roda empat serta menyegel lahan dan pabrik yang berkaitan dengan perkara. Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan kasus yang masih berjalan.
Kejagung Dalami Dugaan Pengelolaan 32.375 Hektare
Perkara ini bermula dari dugaan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan tebu oleh PT PSMI di areal yang berkaitan dengan PT Inhutani V.
Menurut uraian perkara, PT PSMI diduga membuka dan mengelola lahan sekitar 32.375 hektare sejak 2007. Lahan tersebut disebut berada di luar areal yang tercakup dalam izin sah PT Inhutani V.
Adapun izin yang menjadi rujukan mencakup areal seluas 55.157 hektare berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 398 Tahun 1996. Karena itu, penyidik mendalami dasar hukum pemanfaatan lahan dan pelaksanaan kerja sama kedua perusahaan.
Salah satu fokus penyidikan ialah nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kemitraan PT Inhutani V dan PT PSMI pada 2013.
MoU itu disebut berlaku surut sejak 2007 setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan terkait pengelolaan lahan. Penyidik kini menelusuri pemberlakuan surut tersebut sebagai bagian dari dugaan perbuatan melawan hukum.
Untuk memperjelas perkara, penyidik perlu menelusuri dasar penyusunan MoU, aktivitas pengelolaan lahan sebelum kesepakatan itu terbit, serta peran setiap pihak dalam kerja sama tersebut.
Penyidik Periksa Saksi dari Berbagai Instansi
Sebelum mengambil alih perkara, Kejaksaan Tinggi Lampung lebih dahulu menangani kasus tersebut. Selanjutnya, tim Jampidsus Kejagung melanjutkan penyidikan.
Dalam proses itu, penyidik telah meminta keterangan puluhan saksi dari berbagai unsur. Mereka berasal dari Kementerian Kehutanan, PT Inhutani V, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Perum Perhutani, serta mantan pejabat daerah.
Pemeriksaan lintas instansi membantu penyidik menelusuri pengelolaan kawasan hutan dan pelaksanaan kerja sama yang menjadi objek perkara.
Dalam pemeriksaan terbaru, penyidik meminta keterangan BS dan BR dari Kementerian Kehutanan. Selain keduanya, penyidik memeriksa L, pensiunan Dinas Kehutanan Kabupaten Way Kanan periode 2006–2015, serta V dari PT PSMI.
Dengan pemeriksaan tersebut, Kejagung berupaya memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara. Meski demikian, proses penyidikan tetap harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Kejagung menyatakan penanganan perkara berlangsung secara profesional, independen, dan akuntabel. Pada akhirnya, proses hukum harus mengacu pada bukti serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (fin)
