MAMUJU | rayacom.id
Ratusan petani, masyarakat adat Suku Bunggu, pemuda, dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Polda Sulawesi Barat, Jumat (13/11/2026).
Mereka tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat. Massa membawa keranda mayat dan replika pocong bertuliskan “Hukum”. Aksi tersebut menjadi simbol protes atas penanganan konflik agraria di Kabupaten Pasangkayu.
Aliansi menilai aparat belum memberikan perlindungan hukum yang adil kepada petani dan masyarakat adat. Mereka juga menyoroti sejumlah perkara pidana yang menjerat warga dalam konflik lahan dengan tiga perusahaan sawit Grup Astra Agro Lestari (AAL).
Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Letawa, PT Mamuang, dan PT Pasangkayu.
Koordinator Lapangan Aliansi, Akbar Firman, menilai penegakan hukum dalam konflik agraria itu berjalan timpang. Menurutnya, masyarakat kecil justru menghadapi tekanan hukum ketika memperjuangkan lahan garapan mereka.
Aliansi Soroti Penangkapan Tokoh Masyarakat
Dalam aksi tersebut, perwakilan petani Desa Lariang, Abbas, menyampaikan keluhan warga. Ia menyoroti pemanggilan polisi dan penetapan tersangka terhadap sejumlah petani yang menggarap lahan di wilayah konflik.
Aliansi juga mempersoalkan penangkapan Muh. Rida alias Aco Rida. Polisi menangkap tokoh masyarakat Pasangkayu itu pada 7 November 2026 dini hari.
Menurut keterangan aliansi, sekitar 20 personel polisi mendatangi lokasi saat penangkapan. Aparat menahan Aco Rida atas dugaan pencurian 25 tandan buah sawit. Massa menyebut nilai buah sawit tersebut kurang dari Rp2 juta.
Selain Aco Rida, aliansi mencatat 18 petani menghadapi proses hukum berdasarkan Undang-Undang Perkebunan. Perkara tersebut bermula dari laporan PT Pasangkayu dan telah mencapai tahap P21.
Aliansi juga menyoroti kasus Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu, Yani Pepy. Ia mengaku menghadapi sejumlah laporan hingga berstatus tersangka.
Aliansi Pertanyakan Legalitas Lahan Perusahaan
Persoalan legalitas lahan menjadi salah satu sorotan utama dalam demonstrasi tersebut.
Aliansi menyebut perusahaan sawit mulai menanam di kawasan itu sejak 1990-an. Mereka mempertanyakan aktivitas perkebunan yang berlangsung sebelum penerbitan SK pelepasan kawasan hutan pada 1996 dan pemberian Hak Guna Usaha (HGU).
Aliansi juga mempersoalkan luas HGU PT Pasangkayu. Menurut data yang mereka sampaikan, luas lahan perusahaan mencapai 9.319 hektare. Angka tersebut lebih besar dibandingkan luas 5.008 hektare dalam SK pelepasan kawasan hutan.
Mereka turut mengutip data Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2021. Data itu mencatat 1.372 bidang tanah masyarakat di 30 desa mengalami tumpang tindih dengan HGU Grup Astra.
Aliansi menyebut bidang tanah tersebut mencakup permukiman, sekolah, rumah ibadah, fasilitas umum, dan tanah adat Suku Bunggu.
Selain itu, mereka menyinggung langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang sebelumnya menertibkan sekitar 861,7 hektare areal PT Pasangkayu.
Tuntut Kapolres Pasangkayu Dicopot
Aliansi menilai aparat penegak hukum belum menangani laporan warga dan perusahaan secara berimbang.
Mereka menyebut laporan perusahaan terhadap warga bergerak cepat hingga berujung penahanan. Sebaliknya, laporan masyarakat terhadap PT Letawa terkait dugaan penggarapan 635 hektare lahan di luar HGU justru berhenti dengan alasan bukan ranah pidana.
Atas persoalan tersebut, Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Polda Sulbar.
Pertama, pemeriksaan korporasi. Aliansi meminta Kapolda Sulbar merealisasikan pembentukan tim khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi dan pemalsuan dokumen oleh tiga perusahaan Grup Astra Agro Lestari. Mereka juga meminta aparat memeriksa jajaran direksi dan pemilik manfaat akhir atau beneficial owner.
Jika Polda Sulbar tidak mampu menangani perkara tersebut, aliansi meminta penanganannya beralih ke Kortas Tipidkor Mabes Polri.
Kedua, pencopotan pejabat kepolisian. Massa mendesak Kapolda Sulbar mencopot dan memeriksa Kapolres Pasangkayu serta Kasat Reskrim Polres Pasangkayu. Mereka juga meminta Propam Polri, Itwasum, dan PPATK memeriksa dugaan keterlibatan pejabat Polda Sulbar dalam kriminalisasi warga dan aliran dana dari korporasi.
Ketiga, penghentian kriminalisasi petani. Aliansi meminta aparat menghentikan sementara perkara pidana terhadap warga. Mereka merujuk Kesimpulan Rapat Komisi III DPR RI pada 26 Agustus 2026 dan TR Kapolri Nomor STR/2230/VIII/RES.1.24/2026.
Massa juga meminta penangguhan penahanan Aco Rida dan warga lainnya. Mereka turut mendesak penghentian proses hukum terhadap Yani Pepy.
Keempat, pemberantasan premanisme dan evaluasi peradilan. Aliansi meminta polisi menangkap pihak yang mereka duga mengerahkan kelompok preman bersenjata di lokasi konflik. Mereka juga meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memeriksa hakim serta jaksa yang menangani perkara warga.
Polda Sulbar Terima Perwakilan Massa
Aksi demonstrasi tersebut akhirnya mendapat respons dari perwakilan Polda Sulbar. Kompol Jamaluddin dari Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus dan AKBP Rizal selaku Wadir Intelkam menerima perwakilan aliansi.
Meski demikian, massa belum menganggap persoalan selesai. Mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta lebih besar.
Aliansi menyatakan akan mengerahkan massa dari Pasangkayu jika Kapolda Sulbar tidak mengambil langkah konkret dalam pekan ini.
Mereka berharap aparat segera menindaklanjuti seluruh tuntutan. Aliansi juga meminta penegak hukum memberikan perlindungan yang setara kepada petani dan masyarakat adat dalam konflik agraria.(fin)
