JAKARTA | rayacom.id
aringan Tani Indonesia (Jagatani) mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menindaklanjuti perkara dugaan tambang nikel ilegal yang menjerat Ketua Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang.
Koordinator Nasional Jagatani, Maslam Danuri, mempertanyakan belum adanya penahanan terhadap Anton. Padahal, menurut informasi yang disampaikan dalam materi perkara, berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap atau P-21.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan aktivitas penambangan nikel ilegal di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Perkara itu disebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp1,2 triliun.
Maslam menilai aparat penegak hukum perlu memberikan kepastian atas kelanjutan proses hukum. Dia juga meminta kepolisian tidak memberikan perlakuan berbeda kepada tersangka berdasarkan jabatan maupun pengaruhnya.
“Jenderal bintang empat yang notabene perwira tinggi saja saat ini berani diproses dan diseret ke sidang etik tanpa pandang bulu, masa seorang Anton Timbang yang jelas-jelas maling kekayaan alam negara dibiarkan melenggang bebas tanpa ditahan?” cetus Maslam Danuri.
Jagatani Soroti Dugaan Kerugian Negara Rp1,2 Triliun
Kasus yang menjerat Anton berkaitan dengan aktivitas pertambangan PT Masempo Dalle di Desa Morombo Pantai, Konawe Utara.
Dalam perkara tersebut, perusahaan diduga menambang bijih nikel di luar wilayah izin usaha pertambangan. Aktivitas itu juga disebut memasuki kawasan hutan tanpa izin penggunaan kawasan hutan yang dipersyaratkan.
Luas area yang menjadi sorotan dalam perkara tersebut mencapai 141,91 hektare.
Bareskrim Polri sebelumnya menyita dua tongkang yang memuat sekitar 15 ribu ton bijih nikel. Nilai muatan itu ditaksir mencapai US$315 ribu atau sekitar Rp5,6 miliar.
Nilai tersebut merupakan taksiran atas muatan yang disita. Sementara itu, angka kerugian negara hingga Rp1,2 triliun berkaitan dengan dugaan aktivitas pertambangan ilegal secara keseluruhan.
Jagatani juga menyoroti aktivitas tambang yang disebut tetap berlangsung meski lokasi tersebut telah disegel Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Kronologi Penanganan Perkara Anton Timbang
Berdasarkan informasi dalam materi perkara, penyidik Polri menetapkan Anton sebagai tersangka setelah gelar perkara pada 15 Maret 2026.
Selanjutnya, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anton pada 21 April 2026. Namun, dia tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Saat itu, polisi disebut berencana mengirim tim dokter untuk memeriksa kondisinya.
Pada 31 Juli 2026, Anton terlihat menghadiri pertemuan Kadin di Istana Negara dan berfoto bersama Presiden Prabowo Subianto.
Kemudian, pada Agustus 2026, Bareskrim menyatakan berkas perkara Anton telah lengkap atau P-21. Meski demikian, menurut materi yang disampaikan Jagatani, penyidik belum melakukan penahanan dan masih menyebut Anton bersikap kooperatif.
Jagatani Minta Kepolisian Percepat Proses Hukum
Maslam menilai status P-21 perlu diikuti kepastian mengenai penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.
Dia meminta Kapolri dan Bareskrim menjelaskan perkembangan perkara tersebut kepada publik. Menurutnya, proses hukum harus berjalan transparan dan tidak membedakan seseorang berdasarkan jabatan atau akses kekuasaan.
“Yang sering hilang adalah keberanian—atau lebih tepatnya nyali—aparat penegak hukum saat berhadapan dengan figur yang memiliki jabatan, jaringan bisnis, dan akses melenggang ke kekuasaan,” tegas Maslam.
Kini, Jagatani meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan penanganan perkara berjalan sesuai prosedur hukum.(hmi)
