Enam Saksi Kasus Penyadapan Ilegal Ajukan Perlindungan ke LPSK

JAKARTA | rayacom.id

Enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Saat ini, LPSK masih menelaah seluruh permohonan tersebut.

Ketua LPSK Achmadi mengatakan, pihaknya mulai menelaah permohonan itu sejak 6 November 2026. Selain itu, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara.

Achmadi menjelaskan, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek dalam proses penelaahan. Di antaranya, pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, serta kondisi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

“Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban,” kata Achmadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menyebut, ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Menurut Achmadi, perlindungan saksi bertujuan menjamin rasa aman. Karena itu, LPSK turut memperhatikan tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana dalam setiap permohonan.

LPSK juga terus memantau perkembangan penanganan perkara. Bahkan, lembaga tersebut membuka peluang bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan perlindungan seiring proses hukum berjalan.

Selanjutnya, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan. Aspek tersebut meliputi tingkat ancaman, kerentanan saksi, serta bentuk perlindungan yang mereka butuhkan.

Bareskrim Tangani Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

Sementara itu, Bareskrim Polri menangani perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Dalam perkembangan perkara, penyidik menetapkan empat orang berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka.

Keempat tersangka merupakan personel Polri. Mereka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Penyidik menduga aksi tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa surat permohonan dari penyidik dan tanpa lampiran laporan polisi (LP).

Selain itu, penyidik menduga kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Hingga kini, proses hukum masih berjalan. Sementara itu, LPSK terus menelaah permohonan perlindungan enam saksi guna mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat ancaman yang mereka hadapi.(hmi)