JAKARTA | rayacom.id
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Mahasiswa Kosgoro, Agus Syafrudin, menyoroti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Temuan itu mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer senilai sekitar Rp14,6 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Agus mempertanyakan penggunaan anggaran negara tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan urgensi dan manfaat belanja influencer kepada publik. Sorotan ini juga berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
“Ini sesuatu yang tidak pantas dan patut menjadi perhatian publik. Meskipun penerima anggaran adalah perusahaan, tidak dapat dipungkiri bahwa posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara harus dikedepankan,” ujar Agus kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
ICW Temukan Delapan Paket Pengadaan
ICW mencatat total nilai kontrak delapan paket pengadaan jasa influencer mencapai Rp14.696.955.002. Lembaga tersebut merujuk data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kemendikbudristek mengadakan lima paket pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan tiga paket pada 2025 hingga 2026.
ICW menyebut paket tersebut mencakup penayangan konten di Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina. Pengadaan juga mencakup konten di kanal YouTube RANS Entertainment dan jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
Struktur kepemilikan perusahaan turut menjadi sorotan. PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Ia juga memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan menjabat sebagai komisaris.
Agus menilai hubungan kepemilikan itu perlu mendapat penjelasan. Terlebih, Raffi juga memegang jabatan di lingkungan pemerintahan. Menurut Agus, kondisi tersebut berpotensi memunculkan persoalan konflik kepentingan.
Agus Usul Anggaran untuk Pendidikan
Agus juga mempertanyakan prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pemerintah masih perlu menangani berbagai kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan.
Ia menyoroti keterbatasan fasilitas pendidikan dan kondisi sejumlah sekolah yang memprihatinkan. Selain itu, banyak anak dari keluarga kurang mampu membutuhkan akses pendidikan dan bantuan.
Agus berpendapat pemerintah dapat mengarahkan anggaran Rp14,6 miliar itu untuk kebutuhan yang lebih mendasar. Misalnya, membangun dan memperbaiki sekolah serta memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Tidak ada urgensinya penggunaan uang rakyat untuk belanja influencer. Di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, seharusnya setiap rupiah APBN diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pengeluaran yang manfaat dan urgensinya patut dipertanyakan,” tegasnya.
Agus mengingatkan pejabat negara dan pihak yang dekat dengan kekuasaan agar memberi teladan. Mereka perlu menjaga kepatutan saat menggunakan anggaran maupun fasilitas negara.
Ia menilai pemerintah harus mengutamakan transparansi dan kepentingan masyarakat. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Agus Minta Raffi Ahmad Pertimbangkan Pengembalian Dana
Agus menyarankan Raffi Ahmad mempertimbangkan pengembalian dana Rp14,6 miliar ke kas negara. Namun, ia mengajukan saran itu dengan syarat dana tersebut memang diterima perusahaan yang berkaitan dengan Raffi. Pengembalian juga harus sesuai ketentuan hukum.
“Alangkah baiknya Raffi Ahmad mengembalikan uang tersebut ke kas negara. Saya kira pengembalian uang sebesar itu tidak akan memiskinkan Raffi Ahmad. Justru langkah tersebut akan menjadi contoh baik bagi pejabat publik dan menunjukkan bahwa kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” pungkas Agus.(fin)
