Irwasum Polri Dorong Pengawasan Berbasis Risiko di Polda Jawa Barat

JAWA BARAT | rayacom.id

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri mendorong perubahan pola pengawasan internal kepolisian. Polri ingin menggeser pendekatan administratif menjadi pengawasan berbasis risiko.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di lingkungan Polri, Asistensi Manajemen Risiko, serta Program Polisi Bersama Masyarakat di Polda Jawa Barat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola institusi. Melalui langkah tersebut, Polri berupaya mengenali potensi risiko sejak dini, meningkatkan pelayanan publik, serta menindaklanjuti temuan pengawasan secara transparan dan akuntabel.

Irwasum Polri Tekankan Pengawasan Proaktif

Dalam arahannya, Irwasum Polri menekankan pentingnya pengawasan proaktif melalui evaluasi berkala. Pendekatan ini membantu jajaran kepolisian mengenali potensi persoalan sebelum berkembang lebih jauh.

Dengan demikian, setiap satuan kerja dapat menangani aduan masyarakat secara lebih tepat. Selain itu, evaluasi berkala juga menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Kasiwas Diminta Susun Peta Risiko

Penguatan pengawasan internal membutuhkan keterlibatan aktif Kasiwas dan pejabat di setiap tingkatan, mulai dari Polres hingga Polda.

Mereka perlu menyusun peta risiko yang akurat sesuai kondisi satuan kerja masing-masing. Selanjutnya, hasil pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah korektif dan prioritas penanganan.

Melalui pemetaan risiko, setiap satuan kerja dapat mengarahkan pengawasan pada persoalan yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Polri Dorong Kolaborasi dengan Masyarakat

Dalam kegiatan tersebut, jajaran kepolisian juga menerima arahan mengenai implementasi program pemerintah dan program Kapolri.

Pelaksanaan program tersebut diharapkan membangun budaya kerja yang responsif terhadap risiko. Di sisi lain, Polri juga mendorong kolaborasi antara kepolisian, masyarakat, dan berbagai institusi terkait.

Kolaborasi tersebut menjadi salah satu unsur pendukung dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan kepolisian.

Penyelesaian Temuan Pengawasan Ditargetkan Tepat Waktu

Kegiatan itu turut menekankan komitmen penyelesaian temuan pengawasan paling lambat 8 November 2026. Selain itu, Polri menargetkan penempatan Kasiwas secara definitif pada akhir 2026.

Kedua agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal. Karena itu, setiap jajaran perlu memastikan tindak lanjut hasil pengawasan berjalan terukur dan sesuai tenggat waktu.

Melalui penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, Polda Jawa Barat beserta jajarannya diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Langkah tersebut juga diharapkan memperbaiki tata kelola organisasi dan mempercepat penyelesaian persoalan yang berdampak pada pelayanan publik.

Dengan transformasi ini, Polri berupaya membangun pola pengawasan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, penguatan pengawasan diharapkan turut mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.