JAKARTA | rayacom.id
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kawasan Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), KPK memeriksa Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo, Ryan Brasali, sebagai saksi pada Jumat (6/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik menggali informasi mengenai proses perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan.
“Saksi RB hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan,” kata Budi di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Selain itu, penyidik menelusuri peran pihak-pihak lain yang mengurus SHGB ke Kementerian ATR/BPN.
Pemeriksaan kali ini menjadi pemanggilan kedua bagi Ryan. Sebelumnya, KPK telah memeriksanya pada 23 Oktober 2026.
KPK Telusuri Dugaan Uang Pengurusan Rp 2,1 Miliar
Pemeriksaan Ryan berkaitan dengan dugaan pemberian uang pengurusan HGB senilai Rp 2,1 miliar. KPK menduga pihak swasta, yakni PT Bela Parahiyangan Investindo, memberikan uang tersebut dalam proses pengurusan sertifikat di lingkungan ATR/BPN.
Penyidik kini menelusuri proses pengurusan sertifikat dan pihak-pihak yang berperan di dalamnya. KPK juga mendalami dugaan aliran uang dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, KPK memanggil sejumlah saksi dari kalangan swasta dan pejabat ATR/BPN. Pada Senin (2/11/2026), penyidik memanggil seorang pengacara berinisial YR.
Sehari kemudian, Selasa (3/11/2026), KPK memeriksa Direktur Corporate Services/Human Resources and Development PT Summarecon Agung Tbk, Nanik Wijaya (NW). Penyidik menggali informasi mengenai sumber daya manusia Summarecon dan anak usahanya, PT Kencana Jayaproperti Agung.
Pada hari yang sama, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi AAR dari pihak swasta. Namun, penyidik menjadwalkan ulang pemanggilannya.
Menteri ATR/BPN dan Sejumlah Pejabat Diperiksa
Pada Rabu (4/11/2026), KPK memanggil Kepala Biro Sumber Daya Manusia ATR/BPN Budi Santosa (BS) sebagai saksi.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid juga mendatangi Gedung KPK pada hari itu. Penyidik kemudian memeriksanya sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Berikutnya, pada Kamis (5/11/2026), KPK memanggil empat saksi. Mereka terdiri atas Anis Riyanto (AR), Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; GPM, Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kodsatral Kantah Kabupaten Bogor I; A, Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah Kantah Kabupaten Bogor I; serta Herman Nagaria (HN), Managing Director Summarecon sekaligus Komisaris PT Kencana Jayaproperti Agung.
Dari empat orang tersebut, hanya GPM dan A yang memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.
Berawal dari OTT KPK di Jabodetabek
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan ATR/BPN.
Mereka terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi; serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta yang diduga menjadi perantara Summarecon.
Enam tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.
KPK menduga empat nama terakhir tersebut merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Status dan dugaan peran masing-masing pihak tetap mengikuti proses hukum yang berjalan.
KPK Geledah Kantor ATR/BPN dan Perusahaan
Penyidik KPK mulai menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN pada 17 September 2026. Lokasi penggeledahan mencakup ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta sejumlah direktorat terkait.
Sehari kemudian, penyidik mendatangi kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi. Pada 21 September 2026, KPK melanjutkan penggeledahan di kantor Summarecon, Kabupaten Bogor.
Dua hari berselang, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Selanjutnya, pada 24 September 2026, KPK mendatangi Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk.
Rangkaian penggeledahan berlanjut pada 29 September 2026. Kali ini, penyidik memeriksa kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Melalui pemeriksaan saksi dan penggeledahan tersebut, KPK terus menelusuri proses pengurusan HGB serta dugaan aliran uang dalam perkara korupsi di lingkungan ATR/BPN.(fin)
