JAKARTA | rayacom.id
Kebijakan perampingan atau streamlining anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menuai sorotan. Sejumlah pengamat meminta manajemen memastikan proses restrukturisasi berjalan transparan dan berdasarkan kajian menyeluruh.
Sorotan mengarah pada transformasi Telkom dari operating holding menuju strategic holding melalui skema HoldCo-OpCo. Dua pejabat yang menjadi perhatian ialah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Arthur Angelo Syailendra serta Direktur Human Capital Management Willy Saelan.
Pengamat Hukum Marulitua Rajagukguk mempertanyakan kecukupan kajian dan validasi data dalam proses restrukturisasi. Ia mengingatkan direksi agar mengedepankan prinsip kehati-hatian saat menggabungkan, melepas, atau melikuidasi anak usaha.
“Restrukturisasi BUMN bukan ajang eksperimen manajemen. Jika Direktur Keuangan Arthur Angelo Syailendra dan Direktur HCM Willy Saelan mengeksekusi streamlining, merger, hingga likuidasi anak usaha secara tergesa-gesa tanpa didasari due diligence dan data yang sahih, ini bukan sekadar maladministrasi, melainkan ada indikasi kuat pelanggaran fiduciary duty,” kata Marulitua saat dihubungi di Jakarta.
Marulitua juga meminta Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno mengevaluasi proses restrukturisasi. Ia mendorong manajemen menghentikan sementara aksi korporasi yang belum memiliki kajian memadai.
“Setiap keputusan eksekutif yang berpotensi merugikan keuangan BUMN memiliki konsekuensi pidana dan perdata. Audit forensik terhadap kinerja Arthur Angelo Syailendra dan Willy Saelan bersifat mendesak guna menguji apakah kebijakan yang diambil murni untuk kepentingan korporasi atau justru menyimpan kecacatan hukum,” ujarnya.
Pengamat Antikorupsi Minta BPK, KPK, dan Kejaksaan Turun Tangan
Pengamat Antikorupsi Agus Suryaman turut menyoroti kemungkinan konflik kepentingan dalam penataan anak usaha Telkom. Ia meminta perusahaan membuka dasar pengambilan keputusan dan menjelaskan setiap tahapan restrukturisasi.
Agus juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan Agung mencermati transaksi investasi, divestasi, dan penggabungan anak usaha Telkom.
“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa pola kepemimpinan dan kebijakan restrukturisasi anak usaha ini masih dibayang-bayangi oleh kepentingan rezim manajemen lama. Mempertahankan pejabat yang rekam jejak eksekusi strategisnya bermasalah hanya akan menjadi parasit yang menggerogoti stabilitas Telkom dari dalam,” ujar Agus.
Selain itu, Agus meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi jajaran direksi yang menangani restrukturisasi tersebut. Ia juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang jika menemukan bukti yang cukup.
“Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali memberikan instruksi tegas bahwa BUMN tidak boleh dibubarkan atau dilikuidasi secara sembarangan tanpa bukti konkret bahwa entitas tersebut bernilai negatif. Jika Arthur Angelo Syailendra dan Willy Saelan tetap memaksakan streamlining tanpa dasar yang valid, maka aparat penegak hukum harus segera memeriksa apakah ada potensi penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Presiden harus pecat dan periksa dua direksi tersebut,” pungkas Agus.
Tudingan mengenai konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan wewenang tersebut masih berupa pendapat para pengamat. Karena itu, pihak terkait perlu memberikan penjelasan dan aparat berwenang perlu memeriksa bukti sebelum menarik kesimpulan hukum.
Telkom Jelaskan Proses Merger Anak Usaha
Di sisi lain, Telkom menyatakan program streamlining menjadi bagian dari transformasi dan penataan portofolio anak usaha. Dalam keterangan resmi pada 10 November 2026, perusahaan mengumumkan dua rencana penggabungan.
Rencana pertama menggabungkan PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkominfra) ke PT Telkom Akses. Rencana kedua menggabungkan PT Nusantara Sukses Investasi (NSI) ke PT Graha Sarana Duta (GSD).
Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyatakan perusahaan menjalankan setiap rencana merger melalui kajian menyeluruh dan uji tuntas independen. Telkom juga mengikuti tahapan persetujuan korporasi serta ketentuan hukum yang berlaku.
Perusahaan menyebut 50 dari 68 anak usaha masuk dalam sasaran program streamlining. Telkom mengklaim telah menata 28 entitas. Sementara itu, perusahaan masih memproses 22 entitas lainnya.
Menurut manajemen, penataan tersebut bertujuan memperjelas mandat bisnis anak usaha, mengurangi duplikasi fungsi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Telkom juga menegaskan komitmennya terhadap tata kelola perusahaan yang baik.
Keterangan Telkom tersebut memberikan gambaran mengenai alasan perusahaan menjalankan restrukturisasi. Namun, manajemen tetap perlu menjawab kritik pengamat melalui keterbukaan informasi dan mekanisme pengawasan yang akuntabel.(fin)
