Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang di Tengah Isu Penyadapan

JAKARTA | rayacom.id

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai isu terkini. Presiden juga mengajak para mantan Kapolri bertukar pengalaman dan pandangan.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut hadir dalam pertemuan itu.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi. Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan,” demikian keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (8/11) malam.

Sepuluh Mantan Kapolri Hadiri Pertemuan di Hambalang

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir terdiri dari Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, dan Sutanto.

Selain itu, hadir pula Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, serta Tito Karnavian.

Saat ini, Tito Karnavian menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sejumlah pejabat negara juga mendampingi Prabowo. Mereka antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Pertemuan Berlangsung di Tengah Isu Penyadapan

Pertemuan tersebut berlangsung ketika aparat penegak hukum mengusut dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.

Kasus ini diduga menyeret sejumlah jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Prabowo juga disebut sebagai salah satu korban penyadapan.

Menurut temuan kepolisian, dugaan penyadapan itu menyasar sejumlah kalangan. Mereka meliputi para menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.

Bareskrim Tetapkan Empat Nama sebagai Tersangka

Dalam perkembangan kasus tersebut, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Nama keempat adalah mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menahan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, Slamet Uliandi tidak menjalani penahanan karena alasan kesehatan.

Para Tersangka Terancam Hukuman Penjara

Penyidik menerapkan sejumlah pasal terhadap para tersangka. Salah satunya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP. Ketentuan tersebut memuat ancaman penjara maksimal enam tahun.

Penyidik turut menggunakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal ini mengatur ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.

Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut masih menjadi perhatian publik. Proses hukum terhadap para tersangka pun menjadi sorotan. (hmi)