TANGERANG | rayacom.id
Sengketa lahan seluas 17.500 meter persegi atau 1,75 hektare di Desa Cikupa, Kabupaten Tangerang, masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Perkara ini melibatkan 12 bidang tanah milik warga dan ahli waris dengan Pemerintah Desa Cikupa.
Pihak desa mengklaim lahan tersebut sebagai Tanah Kas Desa (TKD). Sengketa itu tercatat dalam tiga gugatan perdata, yakni Nomor 766 Tahun 2024, Nomor 979 Tahun 2025, dan Nomor 463 Tahun 2026.
Di tengah proses persidangan, warga penggugat mempertanyakan penerbitan sejumlah dokumen pertanahan dan perizinan. Dokumen tersebut berkaitan dengan objek lahan yang masih mereka sengketakan di pengadilan.
Perwakilan warga terdampak, Oman, menyebut Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Tigaraksa telah menerbitkan Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 4245/2025. Kantor tersebut juga menerbitkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 09730 atas nama Ali Makbud q.q. Pemerintah Desa Cikupa.
Selain itu, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang mengeluarkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor 1692 untuk PT Langkah Terus Jaya. Dokumen tersebut tertanggal 29 April 2026.
“Kami mempertanyakan mengapa dokumen pertanahan dan PBG bisa diterbitkan ketika objek tanah masih dalam proses gugatan perdata,” ujar Oman, Minggu (8/11/2026).
Warga Soroti Biaya Sertifikasi Rp 1,14 Miliar
Selain penerbitan dokumen BPN, warga juga menyoroti perjanjian kerja sama antara Pemerintah Desa Cikupa dan PT Langkah Terus Jaya. Perjanjian itu menggunakan skema bangun guna serah.
Dokumen bernomor 410/01-Ds.CKP/IV/2021 tersebut bertanggal 30 April 2021. Pihak tergugat dan turut tergugat menggunakan dokumen itu sebagai bukti dalam perkara.
Oman menyebut perjanjian tersebut memuat rincian biaya sertifikasi lahan sekitar 11.000 meter persegi. Nilainya mencapai Rp 1,14 miliar.
“Dalam dokumen bukti pihak tergugat dan turut tergugat tertulis perjanjian kerja sama bangun guna serah dengan biaya sertifikasi senilai Rp 1,14 miliar,” kata Oman.
Ia mempertanyakan sumber dana dan dasar penetapan biaya sertifikasi tersebut. Menurutnya, dokumen itu belum menjelaskan rincian pembiayaan secara terperinci.
“Tidak ada rinciannya. Namun, angka Rp 1,14 miliar itu tertuang jelas dalam dokumen perjanjian. Apakah menggunakan dana APBDes atau dana pengembang, silakan minta klarifikasi kepada pihak desa maupun PT Langkah Terus Jaya,” tegasnya.
Oman juga meminta penjelasan mengenai mekanisme sertifikasi tanah. Ia ingin mengetahui apakah para pihak menggunakan jalur reguler atau fasilitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Warga Minta Audit Keuangan Desa dan Pemeriksaan APH
Oman turut menyoroti penerbitan PBT dan NIB pada 30 September 2025. Ia menduga proses tersebut bertentangan dengan ketentuan pertanahan.
Oman merujuk Pasal 88 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Ketentuan tersebut mengatur persyaratan bidang tanah yang dimohonkan, termasuk persoalan sengketa atau keberatan dari pihak lain.
Menurut Oman, BPN Tigaraksa semestinya mengetahui status sengketa lahan tersebut. Pasalnya, warga juga menarik BPN Tigaraksa sebagai turut tergugat dalam perkara di PN Tangerang.
“Soal adanya sengketa di PN Tangerang, saya yakin BPN tahu karena juga menjadi turut tergugat,” tutur Oman.
Atas persoalan itu, warga mendesak aparat penegak hukum (APH) memeriksa proses penerbitan dokumen di Kantah BPN Tigaraksa. Mereka meminta aparat menelusuri seluruh tahapan administrasi yang berkaitan dengan objek sengketa.
Warga juga meminta instansi berwenang mengaudit pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Cikupa periode 2021–2026. Mereka secara khusus menyoroti penggunaan anggaran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan PT Langkah Terus Jaya.
Hingga naskah ini disusun, artikel ini belum memuat tanggapan dari Pemerintah Desa Cikupa, Kantah BPN Tigaraksa, maupun PT Langkah Terus Jaya terkait pertanyaan dan desakan warga tersebut.(hmi)
