Ekonom UGM Kritik Penggunaan Desil untuk Bansos yang Dinilai Rugikan Jutaan Warga

JAKARTA | rayacom.id

Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) sekaligus ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Media Wahyudi Askar mengkritik penggunaan desil sebagai dasar menentukan penerima bantuan sosial (bansos).

Menurut Media, metode tersebut bukan hanya berkaitan dengan persoalan teknis pendataan. Ia menilai penggunaan desil turut menentukan bagaimana negara memberikan bantuan kepada masyarakat.

“Menurut saya secara konseptual dan metodologis penggunaan desil ini keliru,” kata Media dalam podcast bersama Fristian Greic Media yang dikutip dari YouTube, Selasa (22/9/2026).

Media Soroti Dampak Perubahan Desil

Media menilai persoalan muncul ketika pemerintah langsung menerapkan perubahan berdasarkan data desil tanpa mitigasi yang memadai.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat berdampak pada jutaan keluarga yang sebelumnya menerima bansos.

Media menjelaskan bansos memiliki peran penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penerima dapat menggunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan makanan, kebutuhan anak, hingga biaya pendidikan.

Karena itu, perubahan status desil yang membuat seseorang tidak lagi menerima bantuan dapat menimbulkan persoalan ekonomi bagi keluarga penerima.

Ia mencontohkan masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi atau memiliki utang. Namun, berdasarkan data, keluarga tersebut justru masuk kategori yang dianggap lebih sejahtera.

“Negara menganggap masyarakat itu kaya, padahal hidupnya susah,” tegas Media.

Kemiskinan Dinilai Tak Bisa Diukur Secara Sederhana

Media juga mempertanyakan penggunaan desil 1 hingga 4 sebagai dasar intervensi sosial.

Menurut dia, kondisi kemiskinan memiliki lapisan dan karakter yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan bentuk bantuan dengan persoalan yang dihadapi setiap keluarga.

Jika persoalan utama berkaitan dengan kekurangan pendapatan, pemerintah dapat memberikan bantuan tunai. Namun, persoalan lain seperti keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan membutuhkan bentuk intervensi yang berbeda.

“Kalau persoalannya adalah kekurangan uang, intervensinya bisa bantuan tunai. Tapi kalau masalahnya akses pendidikan atau kesehatan, bentuk intervensinya harus berbeda,” jelasnya.

Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Bansos

Media mendorong pemerintah mengevaluasi kembali metode pengukuran kemiskinan dan mekanisme penyaluran bansos.

Menurut dia, evaluasi diperlukan agar data penerima bantuan dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat.

Dengan evaluasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan bansos dengan kebutuhan masyarakat. Langkah itu juga penting untuk mengurangi risiko keluarga yang masih membutuhkan bantuan justru kehilangan akses akibat perubahan klasifikasi desil.(hmi)