Perubahan APBD DKI 2026 Disetujui, Rano Karno Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan

JAKARTA | rayacom.id

DPRD DKI Jakarta menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp79,56 triliun.

Persetujuan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa (22/9/2026). Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan pendapat akhir Gubernur terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat tersebut.

Perubahan APBD DKI Turun dari Anggaran Awal

Nilai Perubahan APBD 2026 mencapai Rp79,56 triliun. Angka tersebut turun dari APBD murni 2026 yang sebelumnya mencapai Rp81,32 triliun.

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya telah menyepakati besaran perubahan anggaran tersebut.

Meski mengalami penyesuaian, Pemprov DKI tetap menjaga anggaran untuk layanan dasar. Sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tetap menjadi perhatian dalam perubahan APBD.

Rano Karno Pastikan Program Tetap Berjalan

Rano Karno berharap persetujuan perubahan APBD dapat menjaga momentum perekonomian Jakarta. Ia juga ingin seluruh program dan kegiatan yang sudah direncanakan berjalan sesuai target.

“Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2026 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana,” ujar Rano.

Menurut dia, persetujuan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan program pembangunan di Jakarta.

Pemprov DKI Apresiasi Pembahasan Bersama DPRD

Rano juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta. Ia menilai proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD berlangsung dengan penuh perhatian dan ketelitian.

Berbagai saran dan rekomendasi dari DPRD, lanjut Rano, akan menjadi bahan evaluasi bagi jajaran eksekutif.

“Berbagai saran, komentar dan rekomendasi dari dewan yang disampaikan selama proses pembahasan, penyelesaian dan persetujuan peraturan daerah ini menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif,” katanya.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif Diperkuat

Rano menilai Pemprov DKI dan DPRD perlu terus menjaga kemitraan dalam menjalankan pembangunan Jakarta.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan program strategis yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Selain itu, kerja sama kedua lembaga juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing serta berkelanjutan.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Suhud Alynudin, Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah, serta anggota DPRD DKI Jakarta lainnya.(hmi)