JAKARTA | rayacom.id
Pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna menyoroti kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam mengelola sektor energi.
Henry menilai perkembangan produksi minyak nasional dan tren investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) menjadi hal yang patut diperhatikan. Namun, ia mengingatkan percepatan sektor energi harus berjalan bersama kepastian hukum dan tata kelola yang kuat.
“Kabar baik kenaikan produksi minyak melebihi target APBN dan masuknya investasi dengan tren positif ini seharusnya pula tetap berlandaskan kepastian hukum yang kokoh,” ujar Henry di Jakarta.
Pengelolaan SDA Harus Berorientasi pada Rakyat
Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) itu mengatakan pengelolaan sumber daya alam tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Menurut Henry, pemerintah perlu memastikan sumber daya strategis memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan konsep Welfare State dan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Tata pengelolaan sumber daya alam serta aset vital adalah sesuai Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,” katanya.
Karena itu, Henry menilai setiap kebijakan sektor energi perlu mempertimbangkan kepentingan ekonomi sekaligus perlindungan masyarakat.
Soroti Subsidi BBM dan Daya Beli
Henry juga menyoroti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika harga energi global.
Menurut dia, pemanfaatan windfall profit untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Kebijakan subsidi BBM di tengah krisis global ini menunjukkan fungsi sosial hukum dan ekonomi sosialis yang nyata untuk melindungi rakyat kecil,” ujar Henry.
Ia menilai pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal, keberlanjutan industri energi, dan perlindungan masyarakat.
Minta Akselerasi Migas Tetap Transparan
Selain subsidi, Henry mengingatkan pemerintah agar percepatan negosiasi gas dan optimalisasi dead stock migas tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Menurutnya, transparansi, pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta keterlibatan konten lokal perlu menjadi bagian dari kebijakan percepatan sektor migas.
“Akselerasi bisnis migas tetap wajib tunduk pada due process of law agar tidak menyisakan celah sengketa di kemudian hari,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Henry menilai peningkatan investasi dan produksi migas perlu diikuti tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kinerja Bahlil Dikaitkan dengan Golkar
Henry juga melihat kinerja Bahlil memiliki dimensi politik karena Bahlil merupakan kader Partai Golkar.
Menurut Henry, pelaksanaan kebijakan di sektor energi dapat menjadi gambaran kontribusi kader Golkar yang berada dalam pemerintahan.
“Kinerja di kementerian energi ini adalah etalase keberhasilan Partai Golkar di dalam pemerintahan. Ini bukti bahwa kader Golkar mampu menjadi eksekutor kebijakan publik yang pro-rakyat dan berkeadilan,” ucapnya.
Henry turut menyoroti komunikasi Bahlil dengan Presiden Prabowo Subianto dan sinergi pemerintah dalam pengembangan sektor hulu migas.
Ia mengatakan kehadiran Presiden dalam sejumlah agenda sektor hulu migas menjadi salah satu hal yang dapat diperhatikan oleh pelaku industri.
Meski demikian, Henry kembali menekankan bahwa keberlanjutan investasi membutuhkan kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola yang kuat.
Menurutnya, peningkatan produksi dan investasi energi pada akhirnya perlu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (hmi)
