KENDARI | rayacom.id
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, dan seorang bendahara pembantu berinisial JI sebagai tersangka dugaan korupsi belanja makan dan minum. Penyidik memperkirakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp4,2 miliar.
Kejati Sultra juga menahan kedua tersangka selama 20 hari ke depan. Asrun Lio menjalani penahanan di Rutan Kelas II Kendari, sedangkan JI ditahan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari.
Kasi Penyidikan Kejati Sultra, Enjang Slamet, menjelaskan bahwa penyidik menetapkan kedua tersangka setelah mengumpulkan alat bukti dan menggelar perkara.
“Berdasarkan hasil penyidikan dan setelah dilakukannya gelar perkara, didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 235 KUHAP, di antaranya keterangan saksi, ahli, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan bukti elektronik, telah menetapkan tersangka dalam perkara ini,” ujar Enjang di Kendari, Kamis malam.
Peran Eks Sekda dan Bendahara Pembantu
Menurut Enjang, Asrun Lio menjabat Sekda Sultra periode 2022–2026. Dalam perkara ini, ia bertindak sebagai pengguna anggaran.
Kejati Sultra menetapkan Asrun sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor 05/P.3/Fd.2/10/2026 tertanggal 15 Oktober 2026.
Sementara itu, JI bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sultra periode 2020–2024. Penyidik menetapkannya sebagai tersangka melalui Surat Nomor 04/P.3/Fd.2/10/2026 pada tanggal yang sama.
Penyidik Temukan Dugaan Pembayaran Berlebih
Enjang menjelaskan, perkara ini berkaitan dengan belanja makanan dan minuman untuk jamuan tamu kepala daerah, wakil kepala daerah, serta kebutuhan Biro Umum Setda Sultra pada tahun anggaran 2022 dan 2023.
Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Temuan itu mencakup kelebihan pembayaran dalam sejumlah kegiatan.
Penyidik juga menduga pihak penyedia memberikan uang cashback kepada pihak terkait. Namun, penerima tidak menyetorkan uang tersebut sebagaimana mestinya. Uang itu justru diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Terdapat pengembalian uang (cashback) dari pihak penyedia yang tidak disetorkan secara benar, melainkan diberikan kepada pihak terkait dan digunakan untuk kepentingan pribadi,” ungkap Enjang.
Selain itu, penyidik menemukan laporan pertanggungjawaban yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sejumlah kegiatan bahkan tercatat dalam laporan meski diduga tidak pernah terlaksana.
Kerugian Negara Capai Rp4,2 Miliar
Berdasarkan perhitungan sementara penyidik, dugaan korupsi tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp4.231.248.950 atau sekitar Rp4,2 miliar.
Enjang mengatakan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara masih menyelesaikan proses finalisasi perhitungan kerugian negara.
“Proses finalisasi kerugian negara yang masih terus dirampungkan oleh Auditor BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujar Enjang.
Kedua Tersangka Ditahan Selama 20 Hari
Kejati Sultra menjerat kedua tersangka dengan sejumlah ketentuan pidana. Enjang menyebut Pasal 603 juncto Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyidik menahan Asrun di Rutan Kelas II Kendari. Sementara itu, JI menjalani penahanan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari. Keduanya menjalani masa penahanan awal selama 20 hari.
Enjang menegaskan Kejati Sultra akan menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan fakta hukum.
Ia juga mengimbau pihak yang diduga menerima aliran dana atau keuntungan secara melawan hukum agar mengembalikannya. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan aset negara. (hmi)
