MAKASSAR | RAYACOM
Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi di sejumlah SPBU di Makassar mendapat sorotan Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria.
Sofyano menilai penambahan nozzle BBM subsidi oleh PT Pertamina Patra Niaga menjadi langkah tepat. Namun, langkah tersebut perlu dibarengi pelayanan yang lebih cepat dan manajemen antrean yang baik.
“Saya sangat mendukung keputusan Patra Niaga menambah nozzle BBM subsidi di sejumlah SPBU. Ini langkah konkret yang bisa memperbesar kapasitas pelayanan sekaligus mempercepat kendaraan keluar dari antrean,” ujar Sofyano.
Menurut Sofyano, semakin banyak nozzle beroperasi, semakin banyak kendaraan yang dapat dilayani secara bersamaan. Karena itu, waktu tunggu masyarakat bisa ditekan.
Namun, jumlah nozzle bukan satu-satunya faktor. Kecepatan operator dan pengaturan arus kendaraan juga menentukan panjang antrean.
“Operator SPBU harus lebih sigap. Bukan hanya cepat ketika mengisi BBM, tetapi juga harus cerdas mengatur arus kendaraan masuk, posisi kendaraan saat mengisi dan kendaraan yang keluar. Jangan sampai kendaraan yang sudah selesai mengisi justru menghambat kendaraan berikutnya,” katanya.
Sofyano meminta Pertamina Patra Niaga mendorong pemilik dan pengelola SPBU meningkatkan standar pelayanan. Langkah itu semakin penting ketika terjadi lonjakan antrean.
Menurut dia, keterlambatan beberapa menit dapat menimbulkan antrean panjang ketika puluhan hingga ratusan kendaraan menunggu.
“Dalam kondisi normal mungkin keterlambatan satu atau dua menit tidak terasa. Tetapi ketika ada puluhan bahkan ratusan kendaraan mengantre, keterlambatan kecil bisa menjadi panjang di belakangnya. Karena itu seluruh proses pelayanan harus dibuat seefisien mungkin,” tegasnya.
Ia juga meminta sistem pembayaran elektronik tidak menjadi titik kemacetan baru. Semua proses pelayanan harus berjalan cepat agar antrean tidak semakin panjang.
BBM Subsidi Jangan Dijual ke Jeriken
Selain pelayanan, Sofyano menyoroti pengawasan penyaluran BBM subsidi. Ia meminta pembelian menggunakan jeriken atau drum diperketat ketika antrean kendaraan masyarakat sedang padat.
“Kalau kendaraan masyarakat sedang mengantre panjang, jangan sampai pada saat yang sama BBM subsidi justru dijual ke jeriken atau drum, apa pun alasannya. Prioritas harus diberikan kepada kendaraan yang sudah berada dalam antrean,” katanya.
Menurut Sofyano, kondisi tersebut dapat memicu kecemburuan masyarakat. Selain itu, praktik tersebut juga bisa memperburuk persepsi publik terhadap penyaluran BBM subsidi.
Karena itu, pengawasan di SPBU perlu berjalan bersamaan dengan penambahan nozzle. Dengan begitu, kapasitas pelayanan meningkat tanpa mengabaikan ketertiban distribusi.
Pastikan Stok dan Informasi BBM Jelas
Sofyano juga meminta Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan stok BBM subsidi. Masyarakat, kata dia, perlu mendapat informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan.
“Stok BBM subsidi harus benar-benar tersedia dan terukur. Kalau stok aman, masyarakat juga harus diberi informasi yang jelas. Jangan sampai ketidakjelasan informasi membuat masyarakat panik dan melakukan pembelian berlebihan,” jelasnya.
Menurut dia, pemerintah daerah dan Pertamina Patra Niaga perlu menyampaikan informasi secara aktif. Dengan demikian, masyarakat tidak mencari informasi sendiri dari sumber yang belum tentu benar.
“Jangan biarkan masyarakat mencari informasi sendiri lalu muncul kepanikan. Kalau stok tersedia, katakan tersedia. Pemerintah daerah dan Patra Niaga harus bersama-sama meyakinkan masyarakat agar tidak panic buying,” pungkas Sofyano.
SPBU Diminta Peduli kepada Konsumen
Sofyano juga mengusulkan langkah sederhana untuk menjaga suasana antrean tetap kondusif. Salah satunya dengan menyediakan air minum gratis bagi masyarakat yang harus menunggu lama.
“Ini bukan soal minumannya. Ini soal bagaimana masyarakat yang sedang mengantre merasa diperhatikan. Ketika antrean panjang, suasana harus dibuat tetap tenang dan tidak memicu kepanikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan antrean BBM subsidi tidak cukup diselesaikan dengan menambah pasokan atau nozzle.
Menurutnya, solusi membutuhkan kombinasi pasokan yang cukup, nozzle memadai, pelayanan cepat, pengawasan distribusi, serta komunikasi publik yang transparan.
“Menambah nozzle adalah langkah yang bagus. Tetapi jangan berhenti di sana. Yang kita perlukan adalah memastikan seluruh rantai pelayanan bergerak cepat agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang harus membayar mahal dengan waktunya karena antrean,” tutup Sofyano. (hmi)
