MAKASSAR | rayacom.id
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah memahami potensi wilayah masing-masing untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Menurut Bima, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah. Pemerintah daerah juga perlu membangun ekosistem ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima kepada awak media seusai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sulawesi.
Belanja Daerah Bukan Satu-satunya Faktor
Bima menjelaskan realisasi belanja pemerintah daerah menjadi salah satu komponen dalam mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak menjadikan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) sebagai satu-satunya alasan ketika pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan.
“Bukan berarti lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Selain belanja daerah, menurut Bima, pemerintah daerah dapat mengembangkan berbagai komponen ekonomi lain sesuai potensi wilayah.
Ia mencontohkan daerah yang mampu membangun ekosistem ekonomi sekaligus mendorong hilirisasi pangan. Langkah tersebut tetap dapat berjalan meski kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas.
“Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan. Ini salah satu contoh adalah Sidrap (Kabupaten Sidenreng Rappang) yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Kemendagri Dorong Pertukaran Praktik Antardaerah
Selanjutnya, Bima mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) akan terus mendorong pertukaran pengalaman antardaerah.
Forum tersebut menjadi sarana untuk mengidentifikasi praktik yang telah berjalan di berbagai daerah. Pemerintah kemudian dapat menjadikan praktik tersebut sebagai pembelajaran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Bima menilai pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang berada di atas rata-rata nasional serta inflasi yang terkendali menjadi modal penting.
Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan pertumbuhan tersebut berlangsung lebih merata dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat
Bima mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi juga diikuti pertumbuhan pada tingkat kabupaten.
“PR-nya adalah, satu, bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat, itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten, dan juga berdampak pada kesejahteraan, pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, dan lain-lain. Sambil ada penguatan-penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, serta Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo.
Hadir pula Plt. Inspektur Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Andi Ony Prihartono, serta para kepala daerah se-Regional Sulawesi. (fin)
