JAKARTA | rayacom.id
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Penyidik menduga perusahaan tersebut melakukan aktivitas penambangan ilegal selama periode 2013–2025.
Penetapan tersangka dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) setelah penyidik mengembangkan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan kegiatan pertambangan nikel di wilayah tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa PT BSJ tetap menjalankan aktivitas penambangan meskipun izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan itu telah berakhir pada 2014.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” kata Anang sebagaimana dikutip dari Antara.
PT BSJ Diduga Menambang Tanpa Izin dan di Hutan Lindung
Selain melakukan penambangan setelah masa izin berakhir, PT BSJ juga diduga menjalankan aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung.
Penyidik menemukan dugaan penggunaan dokumen IUP perusahaan untuk memasarkan hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah yang tercantum dalam izin tersebut. Praktik itu diduga menjadi cara perusahaan untuk menyamarkan asal-usul nikel hasil penambangan.
Tidak hanya itu, PT BSJ juga diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Pemberian tersebut bertujuan agar pihak terkait tidak melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta kebenaran dokumen perusahaan.
Akibat rangkaian dugaan perbuatan tersebut, PT BSJ diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas penambangan dan penjualan nikel. Sementara itu, negara berpotensi mengalami kerugian keuangan yang nilainya masih dalam proses penghitungan penyidik.
Kejagung Ungkap Sosok Pengendali PT BSJ
Dalam perkembangan perkara ini, Anang turut menyebut nama Arif Kurniawan sebagai sosok yang mengelola PT BSJ.
Nama Arif sebelumnya muncul dalam pengungkapan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas tersebut menyebut Arif sebagai pihak yang mengendalikan sejumlah perusahaan yang diduga menguasai kawasan hutan negara secara ilegal.
Anang menjelaskan bahwa Arif termasuk pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan perusahaan tersebut.
“Salah satu owner (pemilik) yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner (pemilik manfaat),” ujarnya.
Penyidik Geledah Enam Kantor Perusahaan Terafiliasi
Setelah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik Jampidsus melanjutkan pengembangan perkara melalui penggeledahan terhadap kantor enam perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan Arif Kurniawan.
Penggeledahan berlangsung pada Senin (9/11/2026). Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penyidik yakni kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik mengamankan berbagai dokumen yang berkaitan dengan perizinan dan aktivitas pertambangan. Dokumen itu antara lain rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) serta izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
Selain dokumen fisik, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi. Seluruh barang bukti tersebut akan mendukung proses penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana dalam pengelolaan tambang nikel.
PT BSJ Terancam Sejumlah Pasal Tindak Pidana Korupsi
Atas dugaan perbuatannya, penyidik menjerat PT BSJ dengan sejumlah ketentuan pidana.
Pertama, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, juncto Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penyidik juga menerapkan ketentuan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor, juncto Pasal 618 serta Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP.
Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Melalui pengembangan penyidikan ini, Kejagung berupaya mengungkap dugaan praktik korupsi dalam tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, termasuk pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.(hmi)
