BANDUNG | rayacom.id
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan BK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan gedung Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Penyidik menduga BK terlibat dalam perkara korupsi proyek Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) tahun anggaran 2024.
Penyidik menahan BK setelah memeriksanya selama kurang lebih enam jam pada Jumat (13/11/2026).
Kejati Jabar menitipkan BK di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Bandung selama 20 hari. Masa penahanan berlaku mulai 13 November hingga 2 Desember 2026.
“Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka BK di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Bandung selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2026 sampai dengan 2 Desember 2026,” demikian keterangan resmi Kejati Jawa Barat.
Penyidik menerbitkan penetapan penahanan melalui Surat Perintah Nomor PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 13 November 2026.
Direktur Kontraktor Juga Jadi Tersangka
Selain BK, Kejati Jabar menetapkan DWR, Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta, sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Penyidik telah memeriksa DWR pada 10–11 November 2026 di Kantor Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah.
Penyidik mendatangi Mimika karena DWR sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
Proyek UPI Bernilai Rp52,48 Miliar
Kasus ini bermula dari proyek pembangunan CWP-03 UPI Bandung pada 2024. Proyek tersebut menggunakan dana Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
UPI memberikan proyek senilai Rp47,16 miliar kepada PT Arkindo. BK menandatangani kontrak sebagai PPK bersama DWR selaku pihak kontraktor pada 3 Juni 2024.
Kontrak tersebut menetapkan masa pengerjaan selama 210 hari kalender.
Namun, dalam pelaksanaannya, kedua pihak melakukan perubahan kontrak atau addendum. Nilai proyek kemudian meningkat menjadi Rp52,48 miliar dengan batas penyelesaian hingga 20 Januari 2025.
Penyidik Temukan Dugaan Jaminan Bank Palsu
Dalam penyidikan, Kejati Jabar mengungkap dugaan penggunaan sejumlah dokumen jaminan tidak sah oleh DWR.
Dokumen tersebut diduga mencatut nama Bank BRI dan Bank Mandiri. Jenis jaminan yang bermasalah meliputi jaminan pelaksanaan, uang muka, kontrak perubahan, pembayaran 100 persen, dan retensi.
Penyidik juga menyoroti revisi dokumen jaminan pembayaran.
Sementara itu, BK selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun konfirmasi kepada pihak bank. Padahal, dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kontrak proyek.
Pekerjaan Baru 75,34 Persen, Pembayaran Sudah Cair 100 Persen
Persoalan semakin serius ketika PT Arkindo gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan progres fisik proyek hanya mencapai 75,34 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 24,66 persen.
Meski pekerjaan belum rampung, BK diduga tetap menyetujui pencairan pembayaran hingga 100 persen dari nilai kontrak kepada DWR.
Berdasarkan audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 26 Mei 2026, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20 atau sekitar Rp25,98 miliar.
Dua Tersangka Terancam Pasal Berlapis
Kejati Jabar menjerat BK dan DWR dengan sejumlah ketentuan pidana.
Jaksa menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Sebagai dakwaan subsider, penyidik juga menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Kejati Jabar masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing tersangka dalam perkara pembangunan gedung UPI Bandung tersebut.(hmi)
