MPR Tetapkan 2 Desember untuk Pilih dan Lantik Pengganti Gibran

JAKARTA | rayacom.id

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keputusan tersebut seusai rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dalam sidang tersebut, MPR akan menggelar tiga agenda sekaligus, yakni pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden yang baru.

“Pertama pelaksanaan rapat paripurna MPR, dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember,” kata Muzani.

MPR akan menggelar sidang di Gedung Senayan, Jakarta. Sebelum pemilihan, Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.

MPR Minta Prabowo Ajukan Dua Nama

Muzani mengatakan pimpinan MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti Gibran.

Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari setelah menerima surat permintaan MPR untuk menyerahkan kedua nama tersebut.

Selanjutnya, MPR akan memeriksa persyaratan administrasi para calon melalui tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang.

MPR juga membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama. Tim ini bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden terpilih.

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung MPR di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).

Dalam pertemuan dengan pimpinan MPR, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran untuk menyampaikan surat tersebut.

“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.

Muzani menjelaskan bahwa MPR menerima surat tersebut dan langsung menindaklanjutinya melalui rapat pimpinan.

MPR kemudian menggelar rapat gabungan untuk membahas tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Sejak 12 November 2026, MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Sesuai ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi posisi tersebut.

Dengan jadwal sidang pada 2 Desember, proses pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran kini memasuki tahapan persiapan.(hmi)