Rekening Donasi Aksi Diblokir Sepihak, AMPB Ancam Terus Unjuk Rasa di Bank Mandiri Pati

PATI | rayacom.id

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kembali menggelar aksi di depan Kantor Bank Mandiri Cabang Pati, Rabu (16/9/2026).

Aksi tersebut memasuki hari kedua dari rangkaian unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (18/9/2026). Massa mempersoalkan pemblokiran rekening yang mereka sebut digunakan untuk menampung donasi masyarakat.

Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, mengatakan rekening miliknya senilai Rp80 juta diblokir sebelum aksi AMPB di DPR RI pada 27 Agustus 2026.

Menurut Botok, pihaknya mempertanyakan dasar pemblokiran rekening tersebut. Ia juga membandingkan kebijakan tersebut dengan rekening lain yang menurutnya berkaitan dengan kasus korupsi.

“Rekening koruptor triliunan kenapa tidak diblokir. Rekening itu hasil donasi dari masyarakat Indonesia, tetapi Bank Mandiri semena-mena melakukan pemblokiran,” ujar Botok dalam orasinya.

AMPB Pertanyakan Dasar Pemblokiran Rekening

Botok menilai pemblokiran rekening tersebut menghambat aktivitas AMPB dalam menyampaikan aspirasi. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk intimidasi.

“Ini adalah bentuk penghalangan, ini adalah intimidasi,” tegasnya.

Karena itu, AMPB akan meminta penjelasan mengenai dasar dan regulasi yang digunakan Bank Mandiri untuk memblokir rekening tersebut. Penjelasan itu akan menjadi salah satu materi dalam audiensi dengan pihak bank.

“Nanti kita tanyakan regulasi terkait pemblokiran tersebut. Kita lihat hasil audiensi,” katanya.

AMPB Tetap Lanjutkan Aksi

Botok menegaskan AMPB akan tetap menyampaikan aspirasi meski rekening tersebut mengalami pemblokiran.

Ia mengatakan pihaknya tidak akan menghentikan perjuangan selama persoalan tersebut belum mendapat penjelasan.

“Siapapun yang menghalangi kami, terkait aspirasi kami tidak akan mundur,” tegas Botok.

Aksi di Bank Mandiri Cabang Pati dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai Selasa (15/9/2026) hingga Jumat (18/9/2026).

Massa meminta Bank Mandiri memberikan penjelasan mengenai dasar pemblokiran rekening tersebut. Mereka juga mendorong penyelesaian melalui audiensi agar persoalan dapat dibahas secara terbuka dan transparan. (hmi)