JAKARTA | rayacom.id
Asosiasi Usaha Kecil, Mikro dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih mendukung program pemerintah membangun 1.582 kapal ikan modern untuk nelayan di berbagai daerah Indonesia.
Ketua Umum APKLI Merah Putih Ali Mahsun ATMO menilai program tersebut dapat memperkuat armada perikanan nasional sekaligus meningkatkan peran nelayan dalam mengelola sumber daya laut.
Pemerintah menyiapkan pembangunan 1.582 kapal secara bertahap mulai 2026 hingga 2028. KKP menyebut sekitar 1.000 unit di antaranya merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton (GT) yang akan mendukung aktivitas ekonomi di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Ali mengatakan nelayan masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Menurutnya, sebagian nelayan masih bergantung pada pemilik kapal dan modal dalam menjalankan aktivitas melaut.
“Saat di Pelabuhan Bengkulu, Sumatra, dengan kasat mata saya menyaksikan para nelayan hanya jadi objek dan kehidupannya digantungkan oleh para pemilik modal kapal sebagai buruh, hidupnya tidak sejahtera,” ujar Ali di Jakarta, Senin (21/9/2026).
APKLI Dukung Modernisasi Kapal Nelayan
Ali menyatakan APKLI Merah Putih siap mendukung dan mengawal program modernisasi kapal perikanan tersebut.
Menurutnya, penyediaan kapal perlu berjalan bersama dengan regulasi, pendampingan, fasilitas usaha, serta dukungan pemasaran. Dengan demikian, nelayan dapat mengelola bantuan secara produktif dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong pemerintah memanfaatkan program Kampung Nelayan Merah Putih, koperasi nelayan, serta kelompok usaha masyarakat pesisir sebagai bagian dari penguatan ekosistem usaha.
“Yang lebih mendasar adalah nelayan wajib menjadi subjek, bukan objek ekonomi. Oleh karena itu, pendampingan nelayan menjadi key success dalam memperbaiki kultur dan perilaku, serta mendongkrak spirit para nelayan untuk maju menjadi pengusaha yang profesional, naik kelas, dan hidupnya lebih sejahtera,” tegas Ali.
Pemerintah sendiri menyalurkan program kapal melalui koperasi nelayan. Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa nelayan dapat membentuk koperasi untuk mengelola kapal yang pemerintah berikan.
Dorong Pembiayaan Kapal melalui KUR
Selain dukungan program pemerintah, APKLI Merah Putih mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pengadaan kapal modern.
Ali mengusulkan pemerintah mengalokasikan sebagian pagu KUR 2027 untuk pembiayaan kapal nelayan. Ia menyebut usulan tersebut dapat mencakup kapal dengan berbagai kapasitas, mulai 30 GT hingga 200 GT.
Dalam usulannya, APKLI Merah Putih juga mendorong pemerintah menyiapkan pembiayaan untuk kebutuhan rantai pasok dalam ekosistem usaha nelayan.
“Sekali lagi, kunci suksesnya adalah pendampingan dari hulu hingga hilir, serta pemerintah tidak bekerja sendirian,” imbuhnya.
Pendampingan Nelayan Dinilai Penting
Ali menilai penyediaan kapal saja belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pemerintah juga perlu memastikan nelayan memiliki kemampuan mengelola armada, mengembangkan usaha, serta memasarkan hasil tangkapan.
Karena itu, pendampingan perlu mencakup seluruh rantai usaha. Mulai dari pengadaan sarana produksi, aktivitas penangkapan ikan, pengolahan hasil laut, hingga pemasaran.
KKP juga menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung program modernisasi kapal. KKP sebelumnya menyatakan akan menyiapkan awak kapal untuk mengoperasikan armada modern tersebut.
Dengan dukungan tersebut, modernisasi armada diharapkan tidak berhenti pada pengadaan kapal. Program juga dapat memperkuat kemampuan nelayan dalam menjalankan usaha perikanan.
APKLI Soroti Pengawasan Program
Ali juga meminta pemerintah menjaga pelaksanaan program agar berjalan transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pengadaan dan distribusi kapal harus mendapat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan maupun praktik koruptif.
“APKLI Merah Putih tegak lurus, mendukung, dan mengawal suksesnya program pro-rakyat kecil Presiden Prabowo,” pungkas Ali.
Program modernisasi kapal tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan. KKP menyatakan modernisasi armada juga bertujuan meremajakan kapal perikanan nasional serta memperkuat industri galangan kapal dalam negeri.(fin)
