JAKARTA | rayacom.id
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menemui langsung ratusan warga yang menggelar aksi terkait pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul dan Agus Jabo menemui massa di depan Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026). Mereka menyaksikan penyampaian aspirasi warga sebelum mengajak para peserta aksi berdialog di dalam area kantor Kemensos.
Dialog berlangsung di Taman Sekolah Rakyat. Petugas menyediakan kursi untuk warga, terutama ibu-ibu dan lansia. Peserta lainnya duduk dan berdiri di sekitar taman sambil membawa poster yang berisi kritik terkait pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
Massa aksi datang bersama Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) dan perwakilan mahasiswa. Mereka berasal dari sejumlah wilayah Jakarta, antara lain Rusun Pesakih, Cengkareng, Kelurahan Tengah, Tomang, Makassar, Kalibaru, Cilincing, Penjaringan, serta kawasan sekitar kolong tol.
Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul mengaku tidak menyangka aksi tersebut berlanjut menjadi dialog langsung dengan Menteri Sosial.
“Selama saya jadi aktivis, baru kali ini Menteri Sosial menerima kita. Jadi, kita sudah sering datang ke sini, Pak Menteri. Dari zaman beberapa Menteri sebelumnya, baru kali ini Menteri Sosial menerima kita,” ujar Marlo.
Warga Sampaikan Keluhan DTSEN
Dalam dialog tersebut, sejumlah warga mendapat kesempatan menyampaikan persoalan masing-masing. Mereka antara lain mengeluhkan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi, bantuan sosial yang sebelumnya diterima tetapi kemudian terhenti, serta proses pembaruan data yang belum menghasilkan perubahan.
Mardiana, seorang buruh pengupas bawang yang menghidupi tiga anak, mengaku tercatat dalam desil 6. Ia mengatakan penghasilannya sekitar Rp30 ribu per hari.
“Saya ini orang susah juga. Rumahnya di pinggir kali, Pak,” kata Mardiana kepada Gus Ipul.
Keluhan serupa disampaikan Sri Sugiarti, warga Rusun Pesakih, Jakarta Barat. Sri mengatakan telah tinggal di rusun tersebut selama sekitar 14 tahun, tetapi belum pernah menerima bantuan sosial.
Ia juga mengaku berhenti berdagang karena harus merawat suaminya yang mengalami stroke. Sri mengatakan telah menyampaikan persoalan tersebut kepada wali kota dan Dinas Sosial, tetapi belum memperoleh solusi.
“Saya sudah ke Wali Kota, Dinas Sosial. Tapi tetap enggak ada solusi. Terus solusinya bagaimana, Bapak Menteri? Tolong dibantu,” ujar Sri.
Kemensos Telusuri Data Warga
Menanggapi keluhan warga, Gus Ipul memastikan Kemensos menerima seluruh data yang disampaikan massa untuk ditelusuri.
“Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindak lanjuti,” kata Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, pemerintah menyadari data DTSEN belum sepenuhnya akurat. Karena itu, keterbukaan data harus diikuti dengan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan koreksi, sanggahan, maupun usulan perubahan.
“Karena kita sudah membuka data, maka kami tentu berkewajiban untuk menerima koreksi, menerima sanggahan, menerima usulan-usulan dari masyarakat. Itu adalah konsekuensi dari keterbukaan pemerintah,” ujarnya.
Gus Ipul kemudian mengajak KWJK dan warga ikut dalam proses verifikasi dan validasi sekitar 2.500 data yang mereka serahkan.
Perwakilan warga diminta berkoordinasi dengan Kemensos selama satu pekan. Pemerintah akan menelusuri data tersebut satu per satu sebelum menyampaikan hasilnya kepada warga.
“Kita lakukan verifikasi dan validasi, kita urut satu per satu, dan nanti kita sampaikan hasilnya. Paling lambat seminggu sudah ada jawaban. Karena tugas Kemensos adalah melayani rakyat,” kata Gus Ipul. (hmi)
