JAKARTA | RAYACOM
Menteri Dalam Negeri (Rakor) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat penyaluran bantuan bencana NTT. Tito menyampaikan arahan tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (8/9/2026).
Rakor berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah membahas langkah percepatan bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa dan erupsi. Forum tersebut melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena juga mengikuti rakor. Para bupati dan jajaran Pemda dari delapan kabupaten di Pulau Flores turut hadir. Tujuh kabupaten menghadapi dampak gempa bumi. Sementara satu kabupaten menghadapi dampak erupsi Gunung Lewotobi.
Tito meminta daerah segera merealisasikan anggaran bantuan bencana. Menurut dia, masyarakat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tito menyebut Gubernur NTT telah memperoleh anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp40 miliar. Sebagian anggaran tersebut sudah mulai tersalurkan kepada masyarakat.
“Untuk Gubernur saya memberikan apresiasi karena dapat anggaran bantuan dari Pak Presiden, untuk Belanja Tidak Terduga 40 miliar, sudah bisa dieksekusi, realisasikan untuk membantu masyarakat dengan cepat,” ujar Tito. Namun, beberapa daerah masih mencatat realisasi bantuan yang rendah. Karena itu, Tito meminta Pemda segera mempercepat penggunaannya.
Pemerintah ingin memastikan warga di pengungsian dan tenda darurat tidak kekurangan kebutuhan pokok. Bantuan mencakup makanan, pakaian, serta kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak.
“Itu arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu, anak-anak,” katanya.
Selain bantuan kebutuhan dasar, pemerintah membahas penanganan rumah warga yang terdampak bencana.
Pendataan Rumah Rusak Jadi Prioritas
Tito meminta Pemda melakukan pendataan kerusakan rumah secara akurat. Pemerintah membutuhkan data tersebut untuk menentukan bentuk bantuan bagi setiap warga. Pemda juga perlu melakukan verifikasi secara berlapis. Langkah ini bertujuan mencegah kesalahan dalam menentukan tingkat kerusakan rumah.
Setelah data tervalidasi, pemerintah akan menyesuaikan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan. “Untuk yang ringan diberikan bantuan 15 juta, untuk yang sedang 30 juta, untuk yang berat 70 juta, bisa bangun sendiri di tanahnya,” ujar Tito.
Pemerintah dapat membangun kembali rumah rusak berat di lokasi semula atau secara in situ. Namun, kondisi lahan menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan. Jika lahan tidak memungkinkan, pemerintah akan menyiapkan opsi relokasi. Warga nantinya dapat menempati hunian baru di kawasan yang telah pemerintah siapkan.
Pemerintah Siapkan Hunian Tetap
Rakor juga membahas pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera. Pemerintah menyiapkan dua skema pembangunan. BNPB menangani pembangunan hunian in situ. Sementara itu, Kementerian PKP menangani pembangunan di kawasan relokasi.
Selanjutnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan BPKP dan LKPP untuk mempercepat proses pembangunan. Koordinasi tersebut mencakup proses pengadaan dan lelang. Pemerintah menargetkan proses tersebut berjalan lebih cepat karena waktu pelaksanaan semakin terbatas.
“Rencana nanti Senin, kita akan datang ke BPKP bersama LKPP. Intinya agar cepat selesaikan lelang, karena waktunya tinggal pendek ini,” tandas Tito.(hmi)
