JAKARTA | rayacom.id
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan reforma agraria harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mewujudkan keadilan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Tito menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah provinsi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Rapat tersebut membahas pengelolaan aset pemerintah daerah atau Barang Milik Daerah (BMD). Forum itu juga membahas aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau kita melihat bahwa reformasi agraria ini memang disampaikan filosofinya adalah untuk keadilan dan juga untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, sehingga tidak ada penguasaan tanah secara dominan oleh satu pihak tapi terutama untuk kepentingan rakyat,” ujar Tito.
Reforma Agraria dan Penguasaan Tanah
Tito mengatakan pihak tertentu masih menguasai tanah secara dominan. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik dan kecemburuan sosial di masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi regulasi di bidang agraria. Pemerintah juga perlu memperbaiki aturan untuk menjawab persoalan penguasaan tanah.
Tito turut menyoroti pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Menurutnya, sejumlah lahan belum termanfaatkan secara optimal atau berada dalam kondisi idle.
Pemerintah perlu menata kembali lahan yang tidak digunakan. Langkah itu bertujuan agar lahan tersebut dapat memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat.
“Kalau saya tidak salah Bapak Presiden juga sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan yang idle tidak digunakan tidak dipakai diambil kembali oleh negara. Dan kemudian didistribusikan kepada rakyat,” katanya.
Jaga Lahan Pangan dan Investasi
Tito juga menekankan keseimbangan antara perlindungan lahan pangan dan kebutuhan investasi. Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Karena itu, pemerintah perlu menjaga lahan sawah yang sudah ada. Pemerintah juga perlu membuka lahan sawah baru di sejumlah wilayah.
Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk industrialisasi tetap perlu mendapat perhatian. Investasi menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri di Pulau Jawa. Wilayah tersebut memiliki infrastruktur dan tenaga kerja yang relatif lebih siap.
Ekosistem industri di Pulau Jawa juga sudah berkembang. Karena itu, kebutuhan lahan untuk pengembangan industri tetap tinggi.
“Pada prinsipnya kami berpendapat bahwa program untuk swasembada pangan yang menjadi unggulan Bapak Presiden nomor satu ketahanan pangan … ini harus kita dukung baik dengan cara menjaga luasan lahan yang harus berkelanjutan yang harus kita lindungi untuk pangan,” tegasnya.
Pemerintah Kaji Mekanisme Kompensasi
Tito menilai pemerintah perlu merumuskan mekanisme kompensasi bagi daerah yang mempertahankan lahan untuk kepentingan pangan.
Sementara itu, daerah lain dapat memperoleh manfaat dari pengembangan kawasan komersial atau industri. Pemerintah dapat mengkaji mekanisme tersebut antardaerah maupun antarprovinsi.
Dengan mekanisme itu, pemerintah dapat menjaga lahan pangan tanpa mengabaikan pembangunan dan investasi.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memimpin rapat tersebut. Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan turut hadir.
Para gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia juga menghadiri rapat tersebut. (hmi)
