Advokat Soroti Kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut Bogor, Desak KPK Buka Perkembangan

BOGOR | rayacom.id

Advokat Anti-Kleptokrasi Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., menyoroti lambatnya perkembangan informasi penanganan dugaan korupsi upah pungut di Bogor. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan resmi mengenai status dan tahapan penanganan perkara tersebut.

Sorotan itu muncul setelah KPK menyita uang sekitar Rp1,5 miliar, menggeledah sejumlah kantor pemerintahan, serta memeriksa beberapa pejabat terkait. Namun, hingga Rabu (14/10/2026), KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Menurut Wildan, perkara yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik perlu ditangani secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara sepanjang informasi yang disampaikan tidak mengganggu proses hukum.

“Karena ini kasus dugaan korupsi, persoalan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus berada dalam ketidakjelasan. KPK perlu memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi upah pungut di Bogor, termasuk status penanganannya, langkah hukum yang telah dilakukan, serta kendala apa yang menyebabkan sampai saat ini belum ada tersangka,” ujar Wildan dalam keterangan persnya.

Wildan Minta KPK Jelaskan Status Perkara

Wildan menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari kemampuan mengungkap perkara. Konsistensi penegakan hukum, kepastian proses, dan pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat juga menjadi aspek penting.

Sebagai advokat yang berfokus pada gerakan antikleptokrasi, ia meminta aparat menangani dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan keuangan publik secara serius. Namun, ia mengingatkan agar seluruh proses tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak mendahului putusan pengadilan.

“Yang kita minta adalah kejelasan, bukan intervensi terhadap proses penegakan hukum. Apabila perkara ini masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, KPK perlu menyampaikan informasi yang dapat dibuka kepada publik. Apabila terdapat kendala atau perkembangan tertentu, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Transparansi Dinilai Penting untuk Menjaga Kepercayaan Publik

Wildan juga meminta KPK menindaklanjuti setiap laporan dan dugaan tindak pidana korupsi secara profesional, tanpa diskriminasi, serta berdasarkan alat bukti dan peraturan perundang-undangan.

Ia mengingatkan bahwa minimnya informasi dalam waktu lama dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai arah dan kepastian penanganan perkara. Karena itu, komunikasi kelembagaan yang terbuka diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dan pendengar adanya dugaan perkara korupsi saja, tetapi tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tindak lanjutnya. KPK perlu menjawab pertanyaan publik melalui penjelasan resmi yang transparan, berdasarkan fakta, dan tidak menimbulkan spekulasi serta asumsi liar yang berkembang di masyarakat umum,” tutup Wildan Ansori Nasution.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari KPK terkait desakan tersebut. (hmi)