JAKARTA | rayacom.id
Matriks Politik Indonesia merilis hasil survei evaluasi dua tahun Kabinet Merah Putih pada Rabu (21/10/2026). Survei tersebut menempatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam daftar menteri dengan penilaian negatif tertinggi.
Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia, Supriyadi, menjelaskan bahwa Pigai memperoleh penilaian negatif sebesar 82,6 persen. Sementara itu, Nusron mencatat angka 78,3 persen.
“Natalius Pigai dan Nusron mendapat penilaian sebagai menteri terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Supriyadi melalui keterangan pers di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Dody Hanggodo Tempati Urutan Ketiga
Berdasarkan hasil survei tersebut, Dody Hanggodo menempati urutan ketiga dengan penilaian negatif sebesar 75,2 persen.
Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mencatat 68,2 persen. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperoleh 65,7 persen, sedangkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mencatat 60,7 persen.
Angka tersebut menggambarkan penilaian responden terhadap para menteri menurut survei Matriks Politik Indonesia. Namun, hasil survei ini tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum atau menjadi ukuran tunggal kinerja kementerian.
Popularitas Nusron dan Pigai Jadi Sorotan
Supriyadi menyebut Nusron Wahid memiliki tingkat popularitas sebesar 72,9 persen. Menurutnya, perhatian publik terhadap Nusron berkaitan dengan pemberitaan mengenai dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang terungkap melalui operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kasus ini menyita perhatian publik, di sisi lain profil Nusron sendiri cukup dikenal sebagai politisi dan pejabat dengan rekam jejak panjang,” ujar Supriyadi.
Sementara itu, popularitas Natalius Pigai mencapai 54,3 persen. Supriyadi mengaitkan angka tersebut dengan sejumlah kontroversi yang melibatkan Pigai sejak awal menjabat, termasuk pernyataan publik dan gugatan dari pegawai di lingkungan kementerian.
Adapun Dody Hanggodo mencatat popularitas sebesar 27,7 persen. Menurut materi survei yang disampaikan, gaya komunikasi Dody di ruang publik dan sejumlah polemik turut memengaruhi persepsi masyarakat.
Di antara nama-nama dalam daftar tersebut, Bahlil Lahadalia mencatat popularitas tertinggi, yakni 85,3 persen. Sementara itu, popularitas Yandri Susanto mencapai 35,1 persen dan Maruarar Sirait sebesar 34,3 persen.
Sejumlah Menteri Lain Juga Masuk Daftar
Matriks Politik Indonesia juga mencatat beberapa nama lain dalam daftar menteri dengan penilaian negatif. Mereka meliputi Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan angka 55,3 persen dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebesar 50,7 persen.
Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mencatat 45,5 persen. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memperoleh angka 40,3 persen.
Hasil tersebut memperlihatkan variasi penilaian responden terhadap sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Meski demikian, pembaca perlu memperhatikan konteks pertanyaan, indikator penilaian, dan metode survei saat menafsirkan angka-angka tersebut.
Mayoritas Responden Belum Puas terhadap Perombakan Kabinet
Survei Matriks Politik Indonesia juga mengukur kepuasan masyarakat terhadap perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Sebanyak 52,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap perombakan tersebut. Sebaliknya, 41,3 persen menyatakan puas, sedangkan 6,3 persen lainnya tidak menjawab atau tidak tahu.
Supriyadi menjelaskan bahwa kinerja menteri yang dinilai kurang memuaskan menjadi alasan utama responden menginginkan pergantian anggota kabinet. Alasan tersebut mencapai 45 persen.
Berikutnya, sebanyak 31,1 persen responden menyoroti pernyataan dan sikap kontroversial. Sebanyak 10 persen menyebut keterlibatan dalam perkara hukum, sedangkan 6,3 persen menilai penempatan menteri tidak sesuai.
Metodologi Survei Matriks Politik Indonesia
Matriks Politik Indonesia melaksanakan survei pada 10–15 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden. Lembaga tersebut menggunakan metode multistage random sampling dan menyatakan sampelnya mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei tersebut memberikan gambaran mengenai persepsi responden terhadap kinerja menteri dan perombakan kabinet setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk memahami hasilnya secara menyeluruh, publik juga perlu mempertimbangkan indikator yang digunakan, distribusi sampel, dan konteks setiap pertanyaan. (fin)
