LEBAK | rayacom.id
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lebak, Ade Andriana, terseret kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan. Status tersangka yang kini melekat pada legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuai sorotan publik.
Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, meminta PKB mengambil sikap tegas terhadap kadernya. Ia menilai perkara tersebut bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga menyangkut etika pejabat publik dan tanggung jawab partai politik.
Adib tetap mengingatkan semua pihak agar menghormati asas praduga tak bersalah. Pengadilan harus membuktikan dugaan tindak pidana tersebut melalui proses hukum hingga menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap.
Adib Soroti Etika dan Integritas Wakil Rakyat
Adib menilai kasus ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat. Sebab, masyarakat menaruh harapan besar kepada pejabat publik untuk menjaga etika dan integritas.
“Sebagai pejabat publik yang menyandang predikat wakil rakyat terhormat, dugaan keterlibatan dalam pidana penipuan jelas mencederai etika dan moral publik. Meskipun asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati hingga ada putusan inkrah, penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi tetap wajib berjalan,” tegas Adib.
Selain mendorong aparat menuntaskan perkara, Adib meminta PKB menjalankan tanggung jawab organisasinya. Ia menyarankan partai menggelar pemeriksaan internal tanpa menunggu proses peradilan selesai.
Adib juga mendorong PKB mempertimbangkan langkah organisasi, termasuk opsi Pergantian Antarwaktu (PAW). Bahkan, ia meminta partai mempertimbangkan pemecatan jika hasil pemeriksaan internal mendukung langkah tersebut.
Kejati Banten Kembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik
Sementara itu, penyidik Polda Banten terus menangani perkara Ade Andriana. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan meneliti berkas perkara dari kepolisian.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Jonathan Suranta Martua, S.H., M.H., menjelaskan bahwa jaksa menemukan kekurangan dalam berkas perkara.
Karena itu, tim jaksa mengembalikan berkas kepada penyidik. Jaksa juga menyampaikan sejumlah petunjuk agar penyidik melengkapi kekurangan tersebut melalui mekanisme P-19.
Jonathan menjelaskan hasil penelitian tersebut kepada wartawan.
“Tahapannya telah dilakukan penelitian berkas perkara oleh tim jaksa. Hasilnya, berkas dinyatakan belum lengkap dan ada petunjuk yang diberikan kepada penyidik untuk segera dilengkapi,” jelasnya.
Saat wartawan meminta rincian teknis perkara dan identitas pelapor, Jonathan memilih mengecek informasi tersebut terlebih dahulu.
“Terkait hal tersebut, kami harus melakukan kroscek terlebih dahulu,” ujarnya.
Polda Banten Benarkan Penanganan Perkara
Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, membenarkan bahwa penyidik menangani perkara yang menyeret legislator Lebak tersebut.
Maruli menyebut rekan kerja Ade di DPRD Lebak sebagai pelapor. Ia juga menjelaskan bahwa laporan polisi masuk sejak beberapa waktu lalu.
Penyidik kemudian menggelar perkara dan menemukan dugaan peristiwa pidana berdasarkan bukti awal. Hasil gelar perkara itu mendorong kepolisian meningkatkan penanganan kasus ke tahap penyidikan.
“Informasinya sudah penyidikan. Kalau sudah penyidikan berarti sudah terbit surat perintah penyidikan dan perkara ini sudah digelarkan. LP-nya (laporan polisi) sudah cukup lama,” terang Maruli.
Meski begitu, Maruli belum mengantongi informasi terperinci mengenai latar belakang perkara. Ia juga belum mengetahui apakah laporan tersebut berkaitan dengan investasi atau arisan.
“Kalau dari partai mana saya enggak tahu, tidak dijelaskan (detail kasus Ade Andriana), tapi yang jelas kasusnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan,” tegasnya.
Kedua Pihak Tempuh Upaya Penyelesaian Kekeluargaan
Maruli menyebut penyidik telah memeriksa Ade Andriana. Namun, ia belum dapat memastikan kabar mengenai penangkapan legislator tersebut.
Di sisi lain, Maruli menyampaikan bahwa korban dan Ade tengah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan terkait kerugian materiil.
“Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini (secara kekeluargaan). Teknisnya saya tidak tahu apakah bentuknya dibayar cash atau kredit,” pungkasnya.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari perkembangan perkara. Meski demikian, kesepakatan para pihak tidak otomatis menghentikan proses hukum. Aparat tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, redaksi terus menghubungi Ade Andriana dan tim penasihat hukumnya untuk meminta tanggapan serta penjelasan lebih lanjut.
Redaksi juga membuka ruang bagi seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab atas pemberitaan ini.
