TANGERANG | rayacom.id
Tim kuasa hukum warga dari empat desa terdampak sengketa pertanahan di Kabupaten Tangerang menemui Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang. Dalam pertemuan tersebut, Agung Jatmiko, Alex, dan Editius meminta kejelasan serta percepatan penyelesaian pemblokiran tanah warga.
Tim hukum menilai kebijakan pemblokiran tersebut merugikan masyarakat. Persoalan ini berkaitan dengan klaim aset bekas Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) tahun 1950 oleh TNI AD c.q. Kodam Jaya/Jayakarta.
Menurut tim kuasa hukum, klaim tersebut berdampak pada hak keperdataan warga. Sejumlah permohonan sertifikat tanah juga belum dapat melanjutkan proses administrasi.
Juru bicara tim hukum, H. Agung Jatmiko, S.E., mengatakan pertemuan itu sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan pimpinan baru Kantah Kabupaten Tangerang. Tim juga memaparkan kronologi sengketa agar pihak pertanahan memahami persoalan secara menyeluruh.
“Pertama, misi kita tentu silaturahim. Kedua, memperkenalkan tim hukum kepada beliau selaku pimpinan baru di Kantah Kabupaten Tangerang. Ketiga, kami menceritakan kronologis masalah secara utuh agar pejabat baru memahami persoalan ini dengan jelas. Jangan main klaim-klaim blok saja tanpa dasar yang transparan,” ujar Agung usai pertemuan.
Kuasa Hukum Minta Kantah Perjelas Status Pemblokiran
Agung meminta Kantah Kabupaten Tangerang menjelaskan dasar hukum dan status pemblokiran blok tanah warga. Ia menilai masyarakat membutuhkan informasi yang transparan mengenai objek tanah yang masuk dalam klaim aset TNI AD.
Selain itu, Agung menyoroti koordinasi antarinstansi dalam menangani sengketa tersebut. Menurutnya, rekomendasi Satgas Gabungan Terpadu Reforma Agraria (GTRA) perlu memiliki alur tindak lanjut yang jelas.
“Seharusnya hasil dari Satgas GTRA itu jelas alurnya kelembagaan. Malah terkesan lempar batu sembunyi tangan. Kami mendesak agar Kantah Kabupaten Tangerang dan instansi berwenang tidak tinggal diam, karena BPN memiliki fungsi administratif untuk memperjelas letak, luas, dan batas kepemilikan tanah secara objektif,” katanya.
Ia berharap instansi pertanahan dapat memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen yang sah. Dengan demikian, warga memperoleh kepastian mengenai status tanah yang mereka kuasai.
Sengketa Berdampak pada Delapan Desa di Kecamatan Legok
Tim kuasa hukum menjelaskan bahwa konflik ini berkaitan dengan Surat Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Nomor B/120/I/2026 tertanggal 15 Januari 2026. Surat tersebut berisi permohonan pemblokiran persertipikatan atas tanah yang diklaim sebagai aset TNI AD.
Dalam dokumen yang menjadi rujukan tim, terdapat dua objek tanah dengan luas gabungan sekitar 1.391,92 hektare.
Rinciannya sebagai berikut:
- Objek pertama: sekitar 955,36 hektare, dengan Nomor KIB 3, Kode Barang 2.01.01.04.001.39, Register 30506052.
- Objek kedua: sekitar 436,56 hektare, dengan Nomor KIB 3, Kode Barang 2.01.01.04.001.38, Register 30506050.
Menurut data yang disampaikan tim hukum, dampak pemblokiran menjangkau delapan desa di Kecamatan Legok. Desa-desa tersebut meliputi:
- Serdang Wetan: sekitar 80 hektare.
- Rancagong: sekitar 190 hektare.
- Legok: sekitar 7,7 hektare.
- Babakan: sekitar 1,3 hektare.
- Palasari: sekitar 352 hektare.
- Kemuning: sekitar 122 hektare.
- Caringin: sekitar 122 hektare.
- Cirarab: sekitar 0,36 hektare.
Tim kuasa hukum menyebut sedikitnya 58 permohonan sertifikat tanah perorangan warga masih tertahan dalam proses administrasi. Kondisi tersebut, menurut mereka, menghambat warga memperoleh kepastian atas dokumen pertanahan.
Tim Hukum Siapkan Surat kepada Pemerintah Pusat
Untuk mendorong penyelesaian, tim kuasa hukum bersama elemen masyarakat menyiapkan surat resmi kepada sejumlah instansi pemerintah. Mereka berencana menyampaikan aspirasi kepada Kepala Badan Regulasi Aset Negara (BRAN), Kementerian Dalam Negeri, serta pihak terkait lainnya.
Langkah tersebut juga merespons arahan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengenai penanganan sengketa aset negara melalui BRAN, sebagaimana disampaikan dalam keterangan tim.
Agung berharap pemerintah pusat dan daerah segera memberi perhatian terhadap persoalan tersebut. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan membuka ruang koordinasi dan mencari penyelesaian berdasarkan data serta ketentuan hukum.
“Kami akan segera mengirimkan format surat resmi kepada pimpinan BRAN dan instansi terkait agar persoalan ini segera mendapatkan atensi nasional. Kami meminta pemerintah pusat, Pemkab Tangerang, dan seluruh pemangku kepentingan hadir untuk melindungi hak-hak keperdataan rakyat yang telah menguasai dan menempati tanah secara sah turun-temurun,” pungkas Agung.
Tim kuasa hukum berharap pertemuan dengan Kantah Kabupaten Tangerang menjadi langkah awal untuk memperoleh kejelasan status tanah dan menyelesaikan persoalan pemblokiran yang berdampak pada warga.(hmi)
